Mojokerto (transversalmedia) – DPRD kota Mojokerto gelar reses yang ketiga, di hari pertama tepatnya di anggota DPRD kota Mojokerto dari Fraksi Golkar, Anang Wahyudi. Banyaknya asiprasi masyarakat yang disampaikan pada hari pertama ini. Hari pertama dimulai tanggal 25 November 2018.
Aspirasi mulai dari persoalan klasik tentang kekhawatiran warga Kota Mojokerto terhadap banjir yang terjadi setiap musim hujan hingga terungkap bahwa petani kesulitan mendapatkan solar dari SPBU.
Kesulitan petani untuk mendapatkan solar terungkap saat reses Anggota Fraksi Partai Golkar Anang Wahyudi yang dilaksanakan di RT 02 RW 07 Lingkungan Gedangan Kelurahan Gunung Gedangan Kecamatan Magersari, Minggu (25/11/2018). “Petani kesulitan mendapatkan solar dari SPBU,” ungkap Suhartono, warga Kelurahan Gunung Gedangan.
Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Kota Mojokerto mengungkapkan, dirinya cap kali menerima pengaduan dari operator traktor pembajak sawah jika para operator kesulitan mendapatkan solar dari SPBU. “SPBU menolak melayani ketika operator membeli solar. Padahal mereka sudah membawa surat dari kelurahan,” katanya.
Menurut Suhartono, sebelumnya tidak pernah ada masalah jika operator membeli solar di SPBU namun entah mengapa belakangan ini SPBU menolak melayani operator. “Alasannya tidak jelas. Pembelian BBM dengan menggunakan jerigen, SPBU hanya melayani penjual BBM eceran,” katanya mengeluh.
Mendapat pengaduan seperti itu, Anang Wahyudi yang didampingi Ketua Fraksi Partai Golkar Sony Basuki Raharjo berjanji akan menindak lanjuti masalah tersebut dengan terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan pihak Dinas Pertanian Kota Mojokerto. “Saya akan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mencari solusi supaya petani mudah membeli solar di SPBU,” janjinya.
Ia mengatakan, dirinya akan mendorong Dinas Pertanian agar Dinas Pertanian melakukan pendekatan kepada semua SPBU yang ada di Kota Mojokerto dan sekitarnya. “Barangkali nanti dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian, petani dengan mudah mendapatkan solar dari SPBU,” harapnya.
Menurutnya, sebelumnya Dinas Pertanian rajin mendatangi SPBU, dan petani tidak sulit mendapatkan solar dari SPBU. “Entah mengapa belakangan ini kok petani kesulitan mendapatkan solar. Sebetulnya saya sudah pernah mengusulkan ke Dinas Pertanian agar berkoordinasi dengan SPBU,” pungkasnya.
Setelah reses di tempat Anang Wahyudi setelah itu bergeser ke Dwi Edwin Endra Praja dari Fraksi Gerindra, Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mojokerto, yang berlokasi jalan raya Galunggung Perumahan Kedundung Indah. Keluhannya hal yang klasik tentang kekhawatiran banjir sampai permintaan pengurangan pengangguran setelah lulus dari SMA atau SMK.
Warga Gedongan mengeluhkan masalah banjir di lingkungannya. Keluhan kekhawatiran banjir ini disampaikan pada saat reses di tempat Ketua Fraksi Gerindra, permasalahannya musim hujan yang lalu dilingkungan Gedongan banjir yang menyebabkan lingkungannya menjadi banjir. “Wilayah Gedongan musim penghujan yang lalu banjir, dataran sungai brantas tinggi sehingga masuk ke wilayah lingkungan kita. Hal ini dibutuhkan sentuhan peran Pemerintah untuk buka tutup pintu saluran air”, keluh Ita.
Hal itu langsung di jawab Edwin setelah mendengar keluhan dari para undangan, “Hal ini, masuk kedalam Dinas PUPR, memang perlunya sentuhan Pemerintah. Nanti kita akan tidak lanjuti dengan berkoordinasi dengan pihak terkait”, pungkasnya.
Geser ke reses anggota DPRD kota Mojokerto dari Komisi II, Deni Noviyanto. Tepatnya dilokasi Sinoman gang 8, dari acara itu juga, warga mengeluhkan banjir tepatnya di lokasi tersebut. Munir Fauzi warga Sinoman gang 8, mengatakan, “Jika air sungai Sinoman dalam keadaan tinggi, air jadi masuk. Sementara saluran air atau got banyak endapan tanah dan perlunya di normaliasasi. Lokasi saluran air disini ada kiri dan kanan jalan perlunya dipindah ditengah jalan tapi agak lebar supaya air sungai langsung bisa keluar ke cabang sungai”, paparnya.
Deny berjanji, pembuatan got yang baru tersebut perlu penganggaran, “Nanti kita bisa anggarkan di PAK tahun 2018 (Perubahan Anggaran Keuangan), jika tidak cukup di PAK kita alihkan di APBD tahun 2019, dan mudah-mudahan segera terealisasi”, tegasnya.
(Adv/Gon)
