Mojokerto (transversalmedia) – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah kota Mojokerto akan dilakukan perampingan, hal ini masih tahap penggodokan dan ada empat OPD yang akan di merger. Dari tim perumus eksekutif masing-masing Bappeko, Bagian Hukum, Organisasi dan BPPKA kini secara intensif menyiapkan draft regulasi penggabungan satuan kerja yang sedianya digelar tahun depan.
“Tim eksekutif kini masih merumuskannya, draftnya tengah digodog. Selanjutnya disempurnakan agar hasilnya sempurna dan valid, ” papar Tri Rubyanto, Plt. Kabag Hukum Sekdakot Mojokerto didampingi Kabag Humas Pemkot Mojokerto, Choirul Anwar, (25/2/2019).
Tri sapaan akrab Plt Kabag hukum ini, menjelaskan secepatnya akan menyiapkan draf produk hukum, “Diproses secepatnya. Selanjutnya draft ini diharapkan selesai tahun ini dan segera disampaikan kepada Bu Wali untuk mendapatkan persetujuan,” jelasnya.
Sekedar diketahui, Pemkot Mojokerto sedianya menggabungkan sejumlah OPD nya. Langkah ini sebagai efisiensi menyusul pengetatan anggaran dari pemerintah pusat.
Sejumlah instansi bakal dipadatkan diantaranya Disperindag-Diskoumnaker, DPUPR-Kimpraswil, Balitbang-Bappeko, Dinkes-DP3AKB, dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak DP3AKB dimerjer dengan Dinas Sosial.
Secara terpisah, anggota Komisi I DPRD Kota Mojokerto, Moch. Harun memberikan sejumlah catatan terhadap rencana merjer ini. “Kalau semangatnya adalah efisiensi maka tentu kebijakan merjer ini baik. Namun yang harus digaris bawahi adalah jangan sampai mengganggu kinerja,” katanya.
Harun yang juga seorang politisi Gerindra ini mengungkapkan merjer ini akan menambah beban kepala satker. “Logikanya adalah ketika ada merjer maka beban kepala dinas akan bertambah. Kami berharap adanya SDM yang memadai untuk menduduki jabatan strategis tersebut,” pungkasnya.
Ia juga berharap adanya percepatan regulasi sehingga rencana tersebut dapat terwujud. Sehingga tahun depan dapat terealisasi. “Dengan terwujudnya merjer tersebut sudah barang tentu beban daerah akan lebih ringan. Dengan banyaknya OPD maka otomatis juga beban daerah akan lebih berat karena membebani APBD,” ujarnya.
(Gon)