Mojokerto (transversalmedia) – Pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) tahun anggaran 2018 pada Pemerintah Desa Cendoro jadi bahan pertanyaan sehingga timbul menduga-duga dalam aksi unjuk rasa warga desa Cendoro, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto.
Namun dalam aksinya, ada lawan yang berbeda opini. aksi unjuk rasa sehingga warga desa cendoro terbelah menjadi dua dan saling berhadap-hadapan. Bagi aksi massa yang protes berada disisi depan halaman balai desa sedangkan, pihak massa yang legowo pada pemerintahan desa berada dilokasi sisi lapangan, sehingga aksi ratusan massa tersebut mendapat penjagaan ketat dari aparat kepolisian setempat. Selasa (19/11/2019).
Dari ratusan warga yang memprotes datang melakukan longmarch dan menggunakan kendaraan dan pengeras suara menuntut transparansi laporan pertanggungjawaban tata kelola keuangan Pemerintahan Desa pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Dalam orasinya koordinator aksi Gus Amin menyuarakan tuntutan agar desa tak segan membeber data program desa yang telah dilakukan. Setelah puas berorasi, masa aksi langsung menduduki pendopo balai desa.
Dalam aksi protes warga ditemui langsung dari aparat desa, yakni Sekretaris Desa Siswito. Siswito memaparkan sejumlah laporan kegiatan fisik. Namun lantaran dianggap tak tuntas, warga bertahan dan meminta jawaban lebih terperinci.
“Kita sudah transparan membangun desa. Semua sudah selesai 100 persen. Meskipun ada anggaran yang belum cair. Seperti peningkatan jalan pemukiman senilai Rp 148.933.200. Pembangunan jalan pemukiman jumlah Rp 300 juta. Pelatihan kerja kelompok pemuda Rp 18.600.000. Itu menggunakan uang pribadi”, ungkapnya.
Menanggapi penjelasan itu, ketua LSM Barracuda Hadi Purwanto yang mewakili warga hendak bertanya lebih jauh. “Kita mendapat pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti dengan menutup keterbukaan sebagai amanat dari UU keterbukaan informasi publik. Disini ada proyek fantastis sebesar Rp 1.6 miliar untuk pengecoran jalan lingkungan. Bersumber dari dana APBDes. Untuk itu kita butuh transparansi,” paparnya.
Hal ini, kata Hadi, adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa Cendoro yang baik dan bersih menuju desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Cendoro.
Sementara itu, Camat Dawarblandong Norman Handhito mengungkapkan penjelasannya. “Kami janji akan koordinasi dengan BPD. Mereka akan kita minta agar menyampaikan masalah itu. Sampaikan aspirasi Anda ke forum BPD, sampaikan dengan cara yang baik. Melalui perwakilan, sampaikan aspirasi sampean. Kalau ada yang rumongso dibujuki silahkan aspirasi Anda ke aparat hukum,” pungkasnya. Sampai berita ini ditulis, aksi unjuk rasa masih berlangsung.
Sebelumnya, dari serangkaian perkembangan lanjutan agenda kegiatan, Kamis (14/11/2019) di kantor balai desa cendoro, ada kesepakatan antara kedua belah pihak koordinasi antara perwakilan dari Aliansi masyarakat Cendoro dan LSM Baracuda dengan perangkat Desa Cendoro tentang kelanjutan transparasi penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan dana desa (DD).
Sementara perwakilan diterima oleh PJ Kades Cendoro bapak Ghofur dan dijelaskan bahwa sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pihak kecamatan Dawar Blandong agar mereka menulis draft daftar pertanyaan terkait dengan DD dan ADD Desa Cendoro untuk selanjutnya perwakilan tersebut akan diundang kembali ke balai Desa Cendoro untuk mendengarkan penjelasan dari pihak desa.
(Gon)
