image_pdfimage_print

Mojokerto (transversalmedia) – Pemerintah Kota Mojokerto menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2021. Kegiatan tersebut menggunakan sarana teleconference yang melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wakil Walikota Mojokerto, Pimpinan dan Anggota DPRD, Forkopimda, seluruh OPD, dan perwakilan masyarakat Kota Mojokerto. Dalam kesempatan ini Wakil ketua DPRD Sonny Basoeki Rahardjo, S.H., M.H. mewakili DPRD Kota Mojokerto untuk menyampaikan sambutan. Disampaikan bahwa “Musrenbang merupakan salah satu tahapan dari penyusunan rencana pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif. Dalam hal ini masyarakat dilibatkan dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui tokoh-tokoh masyarakat yang hadir dalam musrenbang” ujarnya.

Pada agenda Musrenbang tersebut didampingi Kepala Bappeko Agung Moeljono, yang dihadiri Kepala DPUPR Mashudi, dan Kepala Dispendik. Yang diselenggarakan di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko), jalan Jawa, kota Mojokerto. Rabu (8/4/2020)

Dalam kesempatan tersebut ada 4 poin penting agar menjadi perhatian pemerintah Kota Mojokerto dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahun 2021 dengan tema pembangunan: penguatan sdm masyarakat dan aparatur untuk daya saing ekonomi, ketahanan sosial dan birokrasi profesional.

baca juga:  Laksanakan KUA-PPAS, DPRD Kota Mojokerto Buka Paripurna

1.   Bidang Kesehatan

Anggaran yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan dasar kesehatan sudah cukup memadai. Hanya saja bagaimana memaksimalkan mutu pelayanan yang diberikan di puskesmas dan RSUD selalu diupayakan meningkat dari waktu ke waktu.

2.   Bidang Pendidikan

Kota Mojokerto sudah bertahun-tahun melaksanakan program sekolah gratis, maka saatnya berbicara tentang mutu pendidikan. Diharapkan seluruh warga Kota Mojokerto dapat menikmati pendidikan yang bermutu dengan biaya yang semurah-murahnya.

Pemerintah Kota Mojokerto hendaknya lebih memperbanyak lagi diklat-diklat fungsional bagi aparaturnya, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih cepat, mudah, akurat dan memuaskan.

3.   Bidang Kesejahteraan Rakyat Masyarakat yang sejahtera yang berkeadilan akan melahirkan ketahanan sosial yang tinggi. Oleh karena itu kebijakan anggaran haruslah memperhatikan rasa keadilan masyarakat, sehingga tatanan masyarakat Kota Mojokerto menjadi kuat dan kokoh yang tidak mudah termakan oleh hasutan dan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

baca juga:  Keluh Kesah di Reses Choiroiyaroh

4.   Bidang Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan hendaknya adalah pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berkesinambungan, sehingga permasalahan mendasar yang selalu dihadapi Kota mojokerto seperti masalah banjir (genangan air) dari tahun ke tahun dapat semakin teratasi. Dengan tidak seberapa luasnya wilayah Kota Mojokerto, maka sudah semestinya pembangunan infrastruktur merata sampai ke pelosok dan sudut-sudut kota.

“Hendaknya pemerintah menaruh perhatian terhadap usulan-usulan yang disampaikan dalam musrenbang untuk dapat direalisasikan tentunya sesuai dengan skala prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran. Hal tersebut guna menjaga kepercayaan masyarakat atas keberlangsungan penyelenggaraan musrenbang itu sendiri di masa depan”, pungkasnya.

Sementara itu, Cak Rizal, sapaan akrab wakil wali kota menjelaskan, musrenbang merupakan mekanisme perencanaan tahunan dalam rangka mengakomodir kepentingan masyarakat. Sekaligus sebagai wadah partisipasi untuk menghasilkan rencana program dan kegiatan pembangunan yang lebih aspiratif, transparan dan dapat pula dipertanggungjawabkan.

baca juga:  Rencana Awal Vaksinasi Batal, Kota Mojokerto Tunggu Kepastian

“Berdasarkan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto 2021, yakni Penguatan SDM Masyarakat dan Aparatur Untuk Daya Saing Ekonomi, Ketahanan Sosial dan Birokrasi Profesional, maka prioritas pembangunan di Kota Mojokerto meliputi lima hal”,  kata Cak Rizal, saat video conference.

Disamping itu juga, Kepala Bappeko Agung Moeljono menambahkan usulan program dan kegiatan yang masuk pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Mojokerto 2021, sebanyak 94 program dan 343 kegiatan dengan anggaran Rp 586 miliar. Dan berdasarkan hasil telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2021, diusulkan sebanyak 632 kegiatan. “Dari kegiatan yang diusulkan tersebut, nantinya akan diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.

(Adv/Gon)

image_pdfimage_print

Silahkan komentar dengan login FB