image_pdfimage_print

Mojokerto (transversalmedia) – Dalam rapat paripurna tentang pandangan umum (PU)atas nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2021, ada beberapa catatan dari Fraksi PKB DPRD Kota Mojokerto yang diselenggarakan di gedung DPRD kota Mojokerto, Kamis (12/11/2020).

Ia mengharapkan, “Dengan anggaran yang besar yaitu sebesar 134 milyar 219 juta 856 ribu 746 rupiah, dengan peningkatan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana perkotaan serta pengembangan dan peningkatan fasilitas umum perkotaan bisa berjalan dengan optimal serta dengan kualitas yang maksimal, terutama saat ini banyak trotoar yang sudah rusak perlu ada perbaikan salah satunya sepanjang jalan brawijaya dan jalan hayam muruk”, ujar Jubir Fraksi PKB, Choiroiyaroh.

baca juga:  DPRD Jombang Belajar Ekonomi Kreatif di Kota Mojokerto

Politisi PKB ini memberikan atensi awal perubahan cuaca di penghujan ini menjadikan bagi dampak yang kering, puncak kemarau, angin kencang dan hujan lebat di mungkinkan bakal terjadi hingga penghujung tahun ini, perubahan cuaca yang terbilang ekstrim perlu diantisipasi dengan melakukan, untuk itu ia mengharapkan penataan dan perbaikan drainasi di kota mojokerto. Dengan harapan bila hujan lebat tidak lagi terjadi banjir. Pemeriksaan dan perawatan pompa air untuk menanggulangi banjir.

 “Kiranya tidak berlebihan jika kita menganggap bahwa masa sekarang ini kita masih berada pada masa – masa sulit, perekonomian masarakat masih belum pulih karena wabah covid 19 belum usai, di satu sisi harga harga kebutuhan pokok terus naik, belum lagi jika kita menengok tentang masalah lapangan kerja , masih banyaknya warga kota mojokerto yang masih menganggur, serta rendahnya daya beli masyarakat”, katanya.

baca juga:  DPRD Soroti Terkait Pengelolaan Pasar Tanjung Anyar

Bukan hanya itu saja, ia juga menyoroti yang tak lain pada kehidupan perekonomian, khususnya bagi masyarakat kecil nyaris tak merasakan kehadiran pemerintah kota ini. Mereka bertahan mandiri dengan segala jerih payah sendiri, penataan pedagang kaki lima lebih mengedepankan pada persoalan pelanggaran hukum, penertiban dan razia tanpa di barengi dengan upaya penataan, pembinaan dan pendampingan secara tersistematis. 

“Satu hal yang paling penting, bahwa saudari Walikota  dan Wakil Walikota tidak mungkin dapat melakukan menyelesaikan pekerjaan hanya duet berdua, tapi paling tidak sebagai penguasa yang punya power, kiranya dapat dengan mudah melakukan arahan, contoh teladan bagi bawahannya serta upaya perbaikan dengan jajaran eksekutif yang lain, disinilah dibutuhkan sikap leader dan manager serta keteladanan yang hanya berfokus pada muara seluruh program untuk mencapai tujuan berdaya saing mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan  bermartabat masyarakat se utuhnya tidak sekedar  target capaian sebatas piagam penghargaan sebagai simbol simbol yang di kejar memenuhi gengsi dan kebanggan Pemerintah Kota Mojokerto”, tutupnya.

baca juga:  Cakupan Vaksinasi Kota Mojokerto Tertinggi di Jawa Timur

(Adv/Gon)

image_pdfimage_print

Silahkan komentar dengan login FB