Mojokerto (transversalmedia) – Bantuan sosial (bansos) sembako Pemkot Mojokerto bakal terwujud tanpa melalui mekanisme pengadaan lelang sehingga program bantuan yang diperuntukkan bagi warga terdampak Covid-19 dapat terealisasikan dengan sistem penunjukan langsung (PL).
Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Pembangunan (PBJP) Kota Mojokerto Nara Nupiksaning Utama mengatakan, sudah berkoordinasi secara virtual dengan LKPP, pada hari selasa (2/2/2021). Bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Mojokerto menanyakan terkait landasan pengadaan untuk program bansos dari APBD.
Hasilnya, LKPP memberikan rekomendasi jika bansos berupa sembako bisa disalurkan tanpa melalui tahapan tender. Mengacu Surat Edaran (SE) Kepala LKPP tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan Covid-19, program tersebut dinilai relevan dengan penanganan Covid-19, sehingga prosesnya bisa dilaksanakan secara penunjukan langsung. ’’Bantuan ini kan untuk penanganan Covid-19, sehingga masuk kategori yang sifatnya mendesak”, ungkapnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto Heru Setyadi menambahkan, pasca mengantongi rekomendasi dari LKPP, Selasa, pihaknya langsung melangkah untuk PL. Sama seperti tahun sebelumnya, untuk penyedia sembako untuk bansos bakal dikerjasamakan dengan Bulog Subdivre II Surabaya Selatan. ’’Sudah kami koordinasikan dengan bulog untuk segera mengajukan penawaran. Setelah selesai, nanti kita bisa langsung pemesanan”, paparnya.
Heru menyebutkan, dengan disetujuinya proses pengadaan melalui PL, maka realisasi bansos bisa dilakukan percepatan. Penyaluran yang sebelumnya sempat tertunda ditargetkan disalurkan di bulan ini. ’’Mungkin di minggu ketiga atau keempat bisa disalurkan, karena tidak ada lelang,’’ bebernya.
Rencananya penyaluran bansos sembako senilai Rp 150 ribu per bulan itu dirapel. Masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima jatah untuk Januari dan Februari.
Selanjutnya, bansos akan disalurkan rutin setiap bulan di periode Maret dan April. Mantan Wadir Administrasi Umum RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo ini menyebutkan, selama empat bulan tersebut, bansos dialokasikan sebesar Rp 6,7 miliar dari dari APBD 2021.
Bantuan yang menyasar sekitar 9.072 KPM di 18 kelurahan se-Kota Mojokerto. Masing-masing mendapat jatah paket sembako yang terdiri dari 5 jenis komoditas pangan. Terdiri dari beras 10 kilogram (Kg), minyak goreng 1 liter, gula pasir 1 Kg, mi instan 4 bungkus, serta sarden 1 kaleng per bulan. ’’Jenis semabkot tetap. Kalau kuota mungkin bisa bertambah dari pengajuan melalui SLRT (sistem layanan dan rujukan terpadu)”, pungkas Heru.
(RM/Gon)
