image_pdfimage_print

Mojokerto (transversalmedia) – Anggota DPRD Kota Mojokerto dari PPP, Gunawan, SE mendapatkan pengaduan yang sangat memprihatinkan pada kondisi pendidikan, khususnya SMP Islam kota Mojokerto, mayoritas siswanya berasal dari luar daerah di mana kebanyakan berasal dari keluarga tidak mampu.

Perlu diketahu pula, serangkaian acara tersebut, pada pelaksanaan reses yang ke 2 ini dilaksanakan di rumah Gunawan sendiri, Kelurahan Prajuritkulon, Jumat (20/8/2021).

Adalah Anis, guru SMP I Brawijaya yang menyampaikan. Menurutnya, karena dari banyaknya sekolah negeri, penduduk kota sudah masuk ke sekolah negeri semua, dari SMPN 1 sampai SMPN 9. Itu pun SMP Negeri masih kurang siswa. Akibatnya SMP swasta kurang murid. “Tapi alhamdulillah SMPI Brawijaya masih mendapatkan murid”, ujarnya.

baca juga:  Agus Wahjudi Awali Reses DPRD Kota Mojokerto

Tapi, lanjutnya, kondisi muridnya memprihatinkan. “Kemarin ada yang membawa KIP (Kartu Indonesia Pintar). Basisnya SMP Islam ini yang warga kota bisa dihitung dengan jari. Sekitar 150 muridnya, yang warga kota hanya 10 atau 5. Ini yang berhasil KB atau sekolah negeri yang kebanyakan murid sehingga yang swasta tidak kebagian”, katanya.

Akhirnya ada usulan dari wali murid agar SMP Islam menurunkan nilai SPP. “Setelah dihitung, SPP ditambah BOS Nas dan BOS Da, ternyata tidak cukup,” keluhnya.

Kemudian mencoba melalui BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Mojokerto. “BAZNAS sekarang tidak seperti BAZNAS dulu. Kalau zamannya Wali Kota Mas’ud Yunus, langsung ditangani, didatangi ke sekolah, anak itu didata dan disurvei. Sekarang ini tidak seperti itu,” tuturnya.

baca juga:  Dua Tahun Kelangkaan Pupuk di Mojokerto, Ini Tanggapan Hidayat

Kemudian perempuan berkacamata ini menanyakan bantuan lain dari pemerintah seperti apa. “Apakah membuat proposal atau apa? Kalau KIP kayaknya hanya untuk warga kota. Saya mohon kepada mas Gunawan barangkali ada jalan,” harapnya.

Anis pun menuturkan, pernah ada yang kesekolahnya untuk mengambil ijazah. Setelah dilihat, ternyata sama sekali tidak bayar SPP selama tiga tahun. “Inilah kesulitan saya, banyak yang tidak mampu, butuh bantuan”, pungkasnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Gunawan mengatakan, untuk sekolah, pemerintah kota sudah membantu melalui BOS Da (Bantuan Opera Sekolah Daerah) untuk menambah BOS Nas yang dari pusat. Bagi yang tidak mampu masih ada KIP dan BAZNAS.

“Kalau memang layak, akan mendapatkan  melalui KIP atas BAZNAS. Namun demikian, KIP dan BAZNAS diprioritaskan hanya untuk warga kota. Kalau warga kabupaten ya mohon maaf”, tandasnya.

baca juga:  Perwali Mojokerto 55/2020 Dinilai Cacat Hukum

(Gon)

image_pdfimage_print

Silahkan komentar dengan login FB