image_pdfimage_print

Mojokerto (transversalmedia) – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Firtz Edward Siregar anggota Bawaslu RI serta Aris Fahrudin Asy’at Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, membuka kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, Minggu (19/9) siang di Hotel Arayanna Trawas. Pembukaan kegiatan secara simbolis, ditandai dengan penyematan tanda peserta.

Kegiatan yang dijadwalkan selama tiga hari (tanggal 19-21 September 2021), diikuti peserta asal Kabupaten Mojokerto serta Kabupaten Sidoarjo. Selain di Kabupaten Mojokerto, SKPP juga dilaksanakan di beberapa titik lokasi antara lain Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto, Sidoarjo, Bandung, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Nganjuk.
Bupati Mojokerto dalam sambutan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bawaslu Republik Indonesia, atas dipercayanya Kabupaten Mojokerto menjadi salah satu pelaku partisipan pengawasan pemilu dalam wadah SKPP. Selaku Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina menekankan agar kegiatan ini selalu mengutamakan prokes pencegahan Covid-19 demi keamanan bersama.
“Kami sangat bersyukur telah dipercaya sebagai salah satu tuan rumah pelaksana SKPP Bawaslu RI. Saya harap tetap waspada dengan mematuhi prokes yang ketat, meski para peserta sudah melakukan rapid antigenCovid-19. Semoga semuanya lancar dan aman,” ujar bupati.
Selain itu, bupati berharap agar SKPP yang diselenggerakan Bawaslu RI, dapat membawa manfaat yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaran pemilu yang bermartabat.
“Saya harap kegiatan ini bermanfaat bagi peserta, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta membantu Bawaslu dalam rangka mewujudkan pemilu yang transparan dan bermartabat” lanjut bupati.
Selanjutnya Firtz Edward Siregar, dalam sambutannya menyebut bahwa para peserta SKPP,  bisa menjadi investasi bangsa karena akan menjadi generasi yang lebih peduli dengan proses pengawasan dan konsep demokrasi.
“Kegiatan ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini termasuk program prioritas nasional, dan menopang kebijakan Presiden RI terkait pelaksanaan demokrasi. Negara berinvestasi kepada calon-calon kader untuk bisa menjadi pribadi yang aware dengan proses pengawasan dan konsep demokrasi Indonesia. Sehingga,  akan tercipta pelaksanaan demokrasi yang transparan,” kata Firtz Edward Siregar.
image_pdfimage_print

Silahkan komentar dengan login FB

baca juga:  Tele Center Menjadikan Warga Kota Melek IT