image_pdfimage_print

Surabaya (transversalmedia) – Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Republik Indonesia, memberi penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Mojokerto atas keberhasilan menjalankan manajemen ASN berbasis sistem merit dengan predikat “Baik”. Penghargaan diterimakan kepada Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, oleh Ketua KASN RI Agus Pramusinto bersama Wakil KASN, dalam acara Anugerah Meritokrasi 2021, Selasa pagi (7/12) di grand ballroom Hotel Westin Surabaya. 

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dalam sambutannya mewakili Gubernur Jawa Timur, mengatakan bahwa arti dari meritokrasi merupakan sistem yang berarti memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memimpin berdasarkan kemampuan atau prestasi, bukan kekayaan, senioritas, dan sebagainya.

“Merit secara sederhana, diartikan sebagai sistem berbasis kinerja. Namun sebenarnya tidak sedikit yang berproses dari jalan politik yakni di pemilu. Proses tersebut kadang dianggap tidak sejalan dengan meritokrasi. Namun itu tidak menjadi halangan, asalkan visi misi dan kepentingan masyarakat bisa berjalan linier. Meritokrasi tidak bersifat robotik dan harus selalu kaku. Penilaian secara wisdom juga ikut terintegrasi di dalamnya agar seimbang. Tentunya diiringi dengan kinerja, yang pastinya sudah terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata wagub dalam sambutannya. 

baca juga:  Pemkot Mojokerto Terima Bantuan Mobil Pintar dan Sarana Posyandu Dari PT Pertamina

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin yang hadir secara virtual mewakili Presiden RI, memberi arahan terkait pentingnya peran ASN untuk menuju cita-cita reformasi birokrasi. 

“Peran ASN sangat penting untuk membangun birokrasi. Visi misi besar membutuhkan aplikator yang prima yakni ASN itu sendiri. KASN mengawasi berjalannya sistem merit. Harapannya agar reformasi birkorasi bisa terwujud. Menempatkan orang yang layak sesuai kompetensi, akan terwujud jika sistem merit berjalan tanpa campur tangan kepentingan tertentu. Saya mewakili Bapak Presiden, mengapresiaai KASN untuk akselerasi transformasi ASN mencapai reformasi birokrasi. Pada tahun 2020, jumlah ASN kita lebih dari 4,1 juta orang yang bertugas melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik dan perekatan persatuan bangsa. Prestasi kinerja individu, sangat penting untuk mendukung 3 fungsi di atas. Kembangkan talenta ASN, tingkatkan kelincahan, adaptif dan intensifkan peran aktif kepemimpinan kepala daerah. ASN yang kompeten dan profesional, adalah profil yang kita dambakan sejak dulu,” pesan wapres. 

baca juga:  Pemkab Mojokerto Dorong Produktifitas dan Hasil Pertanian

Agus Pramusinto Kepala KASN dalam laporan sambutan menjelaskan bahwa penilaian sistem merit telah melalui proses panjang. Yakni penilaian instansi secara mandiri, lalu KASN melakulan verifikasi dan klarifikasi dalam rapat pleno. 

“Sejak 2019-2021, sudah ada 347 instansi pemerintah yang dinilai. Hasilnya yakni 106 instansi mendapat predikat Baik dan 46 Sangat Baik. Mayoritas memang belum mampu meriah predikat Sangat Baik. Ini karena belum tercapainya target RPJMN pada level Kementerian/Pemprov/Pemkab/Pemkot. Inilah PR kita. Maka kita harus saling menggiatkan dan mendorong perbaikan manajemen ASN,” ajak Agus. 

Pada sesi penutupan acara, diakhiri dengan testimoni secara virtual oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah. Dilanjutkan testimoni di atas pangggung secara langsung oleh Gubnernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menganalogikan KASN sebagai wasit pertandingan berkompeten di bidangnya. 

“Tidak ada yang namanya politik balas jasa. KASN harus melakukan fungsi kewasitan sebagai pengendali peluit, sekaligus sebagai konsultan. ASN adalah agen perubahan, dan itu harus dapat tercapai. Dukung-mendukung jabatan itu seperti satu sisi kaki masuk kuburan, tapi kalau tidak mendukung akan masuk RS. Perumpamaannya seperti itu. Saya harap ini tidak terjadi. Meritokrasi jangan sampai offside karena kita sudah punya KASN sebagai wasit,” terang Ganjar. 

baca juga:  Wabup Mojokerto Minta Sampaikan Permasalahan Desa Ke Dirinya

Selain Gubernur Ganjar,  Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto yang hadir pada acara ini juga berpesan agar jangan sampai terjebak dengan agenda ‘quick-quick’ yang belum tentu mendapatkan hasil maksimal. 

“Jangan sampai terjebak dengan istilah jebakan quick-quick. Kepentingan populis sebenarnya tidak diperlukan kalau hasilnya tidak maksimal. Orientasi kerja 100 hari, 1000 hari, setahun dsb, akan sama saja kalau tidak ada yang signifikan. Satu lagi jebakan yang harus dihindari adalah jebakan bawahan yang menjadi pembisik karena kedekatan, namun malah menyesatkan,” pungkas Bima Arya.

(Adv/Gon)

image_pdfimage_print

Silahkan komentar dengan login FB