image_pdfimage_print

Mojokerto (transversalmedia) – Selama 2 tahun yaitu 2020 – 2021, para Petani di Kabupaten Mojokerto mengeluh. Bagaimana tidak, sejak dua tahun terakhir, timbulnya kelangkaan pupuk. Dari tingkat pupuk bersubsidi maupun non subsidi jenis Urea, Phoska dan ZA. 

Sejumlah petani di Dusun Kedawung, Desa Bicak, Kecamatan Trowulan mengungkapkan soal kelangkaan pupuk ini di kegiatan reses I tahun 2022 DPRD Provinsi Jatim, H Hidayat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, dengan terpaksa para petani mengaku membeli pupuk non subsidi meski harganya melambung tinggi. 

Ustad Zainuri, petani asal Kedawung dalam reses kali ini, menerangkan “Sejak tahun 2020, kami terpaksa membeli pupuk non subsidi ke distributor untuk mencukupi kebutuhan tanaman kami. Sebab pupuk bersubsidi sering habis, belum lagi kami hanya dijatah 15 kg untuk pembelian”, katanya. Senin (07/02/2022). 

baca juga:  Banjir Jadi Permasalahan Reses Indro Tjahjono

Menurut Zainuri, jatah 15 kg itu jauh dari kata cukup. Ia mengungkapkan kebutuhan pupuk urea, phonska dan za untuk satu kali tanam mencapai sekitar 70 kg. “Sekali tanam 70 kg untuk lahan seluas 100 boto (per 1.400 m2). Kalau hanya diberi 15 kg itu hanya cukup untuk pembenihan”, tuturnya. 

Para petani juga dibuat ribet karena proses administrasi untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. “Gitu harus pakai KTP, KK dan macam-macam administrasi”, imbuhnya. 

Derita petani tak hanya sebatas itu. Harga pupuk non subsidi yang harus mereka tebus seharga Rp 300-350 ribu per 50 kg sering menghilang dari pasaran. Untuk mendapatkan pupuk mereka harus membeli di Jombang yang jaraknya relatif jauh yakni sekitar 30 km. 

baca juga:  DPRD Kota Mojokerto Sampaikan Rekomendasi LKPJ Wali Kota 2020

“Kadang kalau waktunya tanam, pupuk tidak ada. Akhirnya cari sampai cari ke Jombang mahal ya ditabrak saja”, keluh Zainuri. 

Ia mengungkapkan, tingginya biaya produksi itu tidak sebanding dengan rendahnya harga gabah. “Padahal sering-sering panen harga beras turun, ” Tuturnya. 

Menanggapi hal tersebut, Hidayat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur tak menampik kelangkaan pupuk yang terjadi sejak dua tahun belakangan. “Sejak tahun 2021 pupuk jadi masalah. Ini karena pandemi, APBN nya mengalami penurunan dan fokusnya pada kesehatan. Sehingga subsidi pupuk dikurangi. Dana subsidi pupuk Rp 17 triliun tahun 2021 turun 6 triliun jadi Rp 11 triliun”, Tuturnya. 

Ironisnya, katanya, terbatasnya stok pupuk terjadi karena ada pihak yang main-main. “Banyak yang ditangkap polisi. Banyak agen yang menyodorkan data tak benar. Orang meninggal dimasukkan. Keuntungan mafia ini mencapai miliaran. Mereka terkoordinir rapi yang sulit dilihat orang awam”, Urainya. 

baca juga:  Fraksi PKB Perjuangkan Program Pokir

Karenanya, Hidayat mengatakan jika kasus pupuk ini menjadi tugas aparat kepolisian untuk mengawal mereka sampai ketangan petani. “Solusinya sementara ayo gunakan pupuk organik. Sambil berharap pandemi berakhir sehingga pupuk normal kembali”, Pungkasnya.

Bukan hanya itu saja, warga lainnya berharap agar wakil rakyat dari Gerindra tersebut mengupayakan perbaikan jembatan Sungai Kotok. Jembatan yang menjadi lalu lintas ekonomi penghubung antar desa tersebut dinilai tak layak lantaran hanya bisa dilalui sepeda motor dan pejalan kaki. Mereka berharap jembatan tersebut dibangun sehingga bisa dilalui kendaraan roda empat yang menjadi akses jalur pertanian. 

(Gon)

image_pdfimage_print

Silahkan komentar dengan login FB