Mojokerto (transversalmedia) – Langkah kebijakan pemerintah atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapatkan penolakan berbagai elemen, salah satunya DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kota Mojokerto. Ketua DPD PKS Kota Mojokerto, Budiarto menyebutkan kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM telah melukai masyarakat.
“Kenaikan tarif angkutan umum khususnya angkutan darat tidak bisa dihindari karena kenaikan harga BBM. Dan ini juga akan mendongkrak kenaikan harga barang. Karena itu, sejak awal PKS menolak kenaikan harga BBM. Tapi, karena sudah dinaikkan, maka pemerintah harus bertanggung jawab dan mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebelum menyetujui berapa besaran kenaikan tarif angkutan umum”, katanya. Rabu (7/9/2022).
Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo telah mengumumkan bahwa pada hari sabtu (3/9/2022) BBM bersubsidi telah naik dari bahan bakar Bio Solar dengan harga Rp. 5.150 menjadi Rp. 6.800 sedangkan Pertalite Rp. 7.650 menjadi Rp. 10.000.
“Tentu saja kebijakan ini melukai masyarakat kecil. Kita baru saja merasakan krisis akibat covid dan kenaikan harga bahan pokok seperti minyak goreng. Kini harus dihadapkan lagi dengan kenaikan harga-harga akibat kenaikan BBM”, ujarnya.
Budiarto menjelaskan kondisi pasca pandemi untuk sekarang, “Dengan situasi kondisi seperti Padahal masyarakat butuh waktu untuk kembali menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang tidak stabil seperti saat ini, pertumbuhan ekonomi akan melambat, kemiskinan dan pengangguran akan meningkat”, jelasnya.
“Bahwa dampak kenaikan BBM tidak bisa selesai hanya dengan memberikan BLT ke masyarakat. BLT (Bantuan Langsung Tunai) hanya sementara tapi kenaikan harga akibat naiknya harga BBM permanen. Momennya sangat tidak pas, ketika perekonomian sedang bergerak pada pemulihan, bukan distimulasi tapi malah dihambat, kebijakan yang kontraproduktif”, pungkasnya.
(Gon)
