Mojokerto (transversalmedia) – Banjir menjadi keluhan warga di musim penghujan ini di tiap-tiap titik seiring Pemkot Mojokerto lagi gencar-gencarnya memperbaiki saluran air dengan maksud kota Mojokerto bebas dari banjir.
Hal ini terungkap saat disampaikan warga menghadiri reses Anggota DPRD Kota Mojokerto Sugiyanto di jalan Kawi X RT 04 RW 06 Perteng, Wates, kecamatan Magersari. Sabtu (17/12/2022) malam. Pertemuan reses kali ini dihadiri langsung oleh anggota DPRD Provinsi Jatim sekaligus Petinggi Partai Gerindra di Jatim, H Hidayat.
Umar, warga Dieng, mengungkapkan, di perumahan Dieng kalau hujan banjir. Selokan dari kanal sudah dipercepat karena bisa dipastikan setiap tahun kalau musim hujan mesti digali. “Akhirnya air tidak bisa mengalir ke sungai. Ini karena memang kelihatannya lebih rendah”, katanya..
Senada juga disampaikan Marzuki, warga Kawi. “Kalau hujan itu banjir kadang-kadang air masuk ke dalam rumah”, keluhnya.
Menurutnya, masalah banjir terjadi sebagai akibat dari pembangunan yang begitu gencar. Pohon-pohon yang berfungsi sebagai resapan air banyak ditebangi, sehingga resapan air berkurang.
Dengan berpengalaman di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mojokerto ini mengusulkan solusi untuk mengatasi banjir dengan membuat biopori. Biopori itu perlunya dirawat, di kasih daun, kulit buah supaya cacing didalam biopori bisa makan dan tanah menjadi gembur.
“Salah satunya untuk mengatasi banjir yaitu dengan pembuatan biopori di setiap RW atau lingkungan. Biopori ini merupakan sumber resapan yang tujuannya untuk menampung resapan air”, katanya.
Warga lainnya juga mengungkapkan jika sebelumnya air bisa masuk ke saluran namun saat berbalik air tidak bisa masuk. “Saya anggak semangat ke mana-mana. Kalau hujan sedikit saja airnya itu tidak masuk ke sungai tapi lewat Jalan raya”, ungkapnya.
Menanggapi keluhan warga tersebut, anggota DPRD Kota Mojokerto Sugiyanto mengatakan, dirinya akan menindaklanjutinya dengan RT. “Karena kalau enggak melalui perangkat RT RW itu susah karena waktu PU survei, siapa yang ditemui gitu, nanti enggak tanggung jawab lagi,” katanya.
Menurutnya, persoalan banjir bukan pada pembenahan salurannya di wilayah kota tapi outflow-nya. “Jadi, saluran di jalan Empunala sampai di kantor kecamatan Magersari itu besar. Tetapi ketika masuk di bawah jalan Raya Bypass, salurannya kecil. Bypass itu wilayahnya provinsi, izinnya provinsi. Ini mumpung ada pak Hidayat, mungkin bisa dibantu,” ungkapnya.
Penanganan banjir, lanjut bendahara DPC Partai Gerindra Kota Mojokerto ini, memang tidak bisa hanya salurannya dibenahi. Sebab, kalau kapasitasnya tidak nampung juga percuma. “Solusinya, dengan pompa air. Jadi, kita sudah mengusulkan ke PUPR agar penanganan banjir itu selain melalui flow gravitasi, juga dengan pompa,” jelasnya.
Dijelaskan, pompa air hanya di Kuti yang dipasang oleh provinsi. “Kalau cuma satu, kota Mojokerto besar. Lagi pula airnya belum tentu ngumpul ke sana semua. Alhamdulillah sekarang pompa yang di Gajah Mada sudah dibenerin, tahun 2023 ini dianggarkan 600 juta untuk pemasangan pompa baru lagi, mudah-mudahan banjirnya tidak lama-lama,” ujarnya.
Penanganannya selain melalui saluran perbaikan saluran, biopori sebagai sumur resapan. “Nanti saya komunikasikan dengan PU teknisnya bagaimana. Kalau biopori mungkin di wilayah-wilayah perkotaan sebenarnya cocok Pak karena yang saya tahu di PU itu hanya perbaikan u-geter,” pungkasnya.
(Gon)
