Mojokerto (transversalmedia) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari beroptimis tahun 2024 menargetkan kota Mojokerto meraih zero stunting yang artinya masyarakat kota Mojokerto bebas stunting. Hal ini dikatakan pada saat rembuk stunting bersama tim percepatan penurunan stunting Kota Mojokerto yang diadakan dari Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, di ruang Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto.
Telah hadir Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto, Kapolresta Mojokerto, Dandim 0815 Mojokerto, Kejari Kota Mojokerto, Sekdakot Gaguk Tri Prasetyo ATD MM beserta para Asisten Dan Staf Ahli, Kepala OPD Terkait Di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, Team Leader LGCB-ASR Kemendagri Wilayah Jawa Timur (Yudhi Anggoro, SE., MM), Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mojokerto, Camat, Lurah, Beserta Tim Percepatan Penurunan Stunting Se-Kota Mojokerto.
Rembuk stunting mengangkat tema ‘Optimalisasi Aksi Konvergensi Dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (Ran Pasti) Serta Penguatan Komitmen Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting’.
“Kita semua ingin memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan intervensi pencegahan penurunan stunting secara kolaboratif ini bisa berjalan dengan baik karena kolaborasinya tidak hanya unsur pemerintahan, namun juga melibatkan unsur masyarakatnya termasuk melibatkan unsur masyarakat Program Keluarga Harapan (PKH) di dalamnya, juga ada Dharma Wanita”, katanya. Senin (27/3/2023).
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia merilis hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2022 mencapai 19.2 persen dan kota mojokerto mencapai 8.4 persen. Berdasarkan hasil Elektronik Pencatatan Dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM), prevalensi stunting di Kota Mojokerto menunjukkan penurunan selama 4 tahun yaitu dari 9.04 persen (2019), 7.71 persen (2020), 4.84 persen (2021), dan menjadi 3.12 persen (2022). Bahwa perbedaan data di Kota Mojokerto ini, untuk angka prevalensi stunting sudah berdasarkan BNBA (BY NAME BY ADDRESS) dan keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan.
“Tadi sudah disampaikan dari Pak Sekda target nasional 14 persen tapi kalau berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) tapi saya tidak mau terima itu, protes ke Kemenkes saya libatkan ke Kemendagri saya ajak BPS, protesnya ramai-ramai karena kita basis kota, kami mengakui data timbang kalau desember hanya empat koma sekian kalau di bulan maret 3,12 kita tidak lagi mengacu target nasional karena tahun kemarin kita jauh dari target nasional”, tuturnya.
Akurasi data elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis gizi masyarakat (EPPBGM) telah memenuhi 3 (tiga) dari 4 (empat) standar yang telah ditetapkan yakni memiliki 1.623 kader yang telah dilatih, antropometri terstandar 100 persen, dan penimbangan ulang oleh puskesmas, apabila ditemukan balita dengan status gizi kurang. masih ada satu tugas yang harus kita kejar bersama yaitu total coverage penimbangan balita di harapkan 100 persen. penentu stunting ada pada 1.000 hari pertama kehidupan (1.000 HPK) yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.
“Pemerintah kota Mojokerto akan terus menguatkan program dalam rangka menuju zero stunting di akhir tahun 2024, tidak mengintervensi pada bayi atau balita. Namun bagi para calon pengantin namun ini juga menjadi sasaran kami”, jelasnya.
“Dari TNI dan Polri mohon kami penguatannya selalu, ini bukan kerja yang ringan karena kami tidak ingin menyepelekan tapi kami optimis ini akan menjadi ringan dan mudah kalau kita ini semua bersatu menuju satu tujuan yang sama, ini demi kita bersama menguatkan generasi penerus bangsa sesuai tujuan nasional dengan generasi emas di tahun 2045”, pungkasnya.
(Gon)
