Mojokerto (transversalmedia) – Kepala Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Timur Sujarno, mengapresiasi implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Kota Mojokerto. Bahkan ia memuji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Mojokerto yang telah mem-breakdown 6 ketentuan program pemerintah pusat.
“Kota Mojokerto sudah baik terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka. Breakdown dari Kementerian Pendidikan Ristek sudah dilaksanakan, implementasi ke satuan pendidikan TK SD SMP”, katanya saat member penyampaian monitoring dan evaluasi pemantauan komitmen pemerintah daerah tahun 2023 di aula Disdikbud Kota Mojokerto. Rabu (4/10/2023).
Yang dimana program yang dimaksud yaitu, sekolah penggerak, implementasi Kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data, pendidikan inklusif, assessment nasional dan program guru penggerak.
Pihaknya juga membuka tangan apabila pelaksanaan kurikulum ini menemui kendala. “Kami mendukung semua program tetap dilaksanakan. Jika ada kendala maka kami adakan pendampingan”, katanya.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Mojokerto, Amin Wachid mengatakan pihaknya sudah menerapkan program-program yang dicetuskan. Sejauh ini Disdikbud Kota Mojokerto telah melaksanakan 25 episode merdeka belajar yang digelindingkan pemerintah.
“Kami sudah melaksanakan program dari Kemendikbud Ristek dan mengimplementasikannya sampai ke satuan Pendidikan”, tuturnya.
Program tersebut menyentuh hingga guru sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. “Guru mengimplementasikan modal pembelajaran sesuai dengan program yang ada. Dan penerapan berdasarkan sesuai kurikulum yang menyenangkan”, ucap Amin.
Kurikulum Merdeka memiliki sejumlah keunggulan. Seperti peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat dan aspirasinya. Guru mengajar sesuai capaian dan perkembangan peserta didik dan sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik.
Ia juga menegaskan tidak ada kendala aplikasi program di lapangan. “Kita tetap membreakdown segala program kementerian Pendidikan disesuaikan dengan iklim Pendidikan di kota Mojokerto,” pungkasnya.
