Mojokerto (transversalmedia) – Memasuki tahun Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto melakukan pelaksanaan dialog interaktif tentang etika peliputan pemilihan umum dengan mendatangkan narasumber Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) Mojokerto Raya dan PWI Jatim. Yang bertempat di smart room Satya Bina Karya (SBK) kantor Pemkab Mojokerto. Kamis (30/11/2023).
Hal ini mengingat pentingnya peran media untuk menciptakan pemilu berkualitas dan damai. Dalam acara ini, puluhan jurnalis menyepakati poin-poin penting dalam deklarasi pemilu damai.
Bertema ‘Dialog Interaktif Etika Peliputan dalam Pemilu 2024’, tampak hadir Kajari Kabupaten Mojokerto Endang Tirtana sebagai narasumber, Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati, Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo ATD MM, Kabag Hukum kota Mojokerto Agus Triyatno, Kasat Intel Polres Mojokerto Kota Iptu Pujiono, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Komisioner KPU Kabupaten Mojokerto bidang Masyarakat dan SDM Zainul Arifin, serta Ketua Masyarakat Pemantau Pemilu (Mapilu), dan Wakil Ketua PWI Jatim Machmud Suhermono. Sekaligus puluhan peserta terdiri jurnalis media cetak, siber, dan televisi, serta pegiat media sosial di Mojokerto Raya.
Dalam sambutannya Sekdakot Mojokerto Gaguk Tri Prasetyo mengatakan peran strategis media sebagai penyampai informasi. Ia juga menyinggung fungsi pengawasan media terhadap penyelenggara pemilu. “Saya yakin teman-teman jurnalis mampu menyampaikan itu dengan bersikap independen”, katanya.
Dialog yang dipandu moderator Moch. Chariris berlangsung cair sejak pukul 13.30. Kajari Endang dalam paparannya menyatakan media memegang peran penting selama penyelenggaraan pemilu. Yakni sebagai penyampai informasi sosialisasi, penangkal hoaks, edukasi, hingga pengawas pelanggaran. “Bukan hanya edukasi, tapi juga mengawasi”, ucapnya.
Sementara itu, Machmud selaku perwakilan PWI Jatim menyampaikan poin-poin penting terkait peran penting pers dalam mendukung pemilu berkualitas. Antara lain memberi pendidikan tentang demokrasi dan pemilu sekaligus edukasi agar terhindar dari informasi keliru. “Termasuk menyediakan informasi tentang tahapan perkembangan pemilu, partai dan para kandidat, serta mencegah disintegrasi akibat politik identitas dan lainnya”, jelas Wakil Ketua PWI Jatim tersebut.
Dalam menjalankan peran itu, media harus patuh pada kode etik jurnalistik. Antara lain yakni prinsip independensi pers dan wartawan, imparsialitas atau ketidakberpihakan pada kubu tertentu, serta keberimbangan informasi. Poin-poin ini juga menjadi perhatian Zainul dari KPU. Media harus memberi porsi pemberitaan berimbang dengan ketentuan-ketentuan tertentu selama masa kampanye yang saat ini berlangsung.
Dialog berlangsung kian hangat dengan hadirnya Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di tengah acara. Melakui dialog ini, ia mengharapkan peran insans pers dalam menjaga kekondusifan di tengah masyarakat. Terlebih selama momen pemilu. “Saya titip ke panjenengan semua saja, dalam masa-masa pemilu ini tidak hanya menjadi pewarta tapi juga bagaimana masyarakat kita tidak terbelah,” pintanya.
Dialog interaktif ini dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara panelis dengan peserta. Acara ditutup dengan pembacaan dan penandatanganan deklarasi damai Pemilu 2024.
(Gon)
