Mojokerto (transversalmedia) – Dugaan penyaluran bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) tidak tepat sasaran belakangan ini menjadi atensi DPRD Kabupaten Mojokerto. Selain meminta pemerintah update data, juga melakukan evaluasi agar bantuan ini benar-benar dinikmati oleh keluarga prasejahtera.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh, mengatakan, sudah monitor atas penyaluran bantuan pangan beras 10 kg oleh pemerintah yang diduga tidak tepat sasaran.
’’Faktanya memang seperti itu, harus segera dilakukan validasi data lagika”, katanya.
Dengan polemik yang ada di tengah masyarakat, ia meminta bantuan pangan ini dipaksakan harus segera disalurkan secepatnya. Hal itu terbukti dengan data penerima yang tersebar di 18 kecamatan ini tidak sesuai harapan dan tujuan bantuan itu sendiri.
Itu setelah, banyak janda dan lansia malah gigit jari di tengah sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) masuk kategori mampu. “Iya itu karena validasi datanya jelek dan tidak update terbaru”, sesalnya.
Dengan timbulnya kegaduhan ini, Ayni Zuroh meminta pemerintah melakukan evaluasi total untuk penyaluran berikutnya.
(Adv/Gon)
