Mojokerto (transversalmedia) – Pemerintah kota Mojokerto melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah serius melanjutkan program penanganan zero stunting di kota Mojokerto. Hal ini diungkapkan Pj Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro S.STP, MSi saat kegiatan ‘Rembuk Stunting tahun 2024’ di Sabha Kridhatama Rumah Rakyat jalan Hayam Wuruk No. 50. Senin (18/3/2024).
Tampak hadir, Ketua DPRD Kota Mojokerto (Sunarto), Kepala Kejaksaan Negeri kota Mojokerto, Dandim 0815 Mojokerto, Ketua TP PKK, Sekdakot Mojokerto (Gaguk Tri Prasetyo ATD MM), Kepala Dinkes PPKB kota Mojokerto (dr. Farida Mariana, M.Kes), Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Nesie Anies Faizah, S.Sos, MM).
Pj Wali Kota Mojokerto Moh. Ali Kuncoro S.STP, MSi mengatakan Pemerintah kota Mojokerto turun tangan melakukan kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting secara kolaboratif. Terkait penanganan zero stunting di tingkat kota bersama kecamatan, puskesmas, kelurahan, menggandeng lembaga non pemerintah, dan masyarakat dalam upaya penurunan stunting terintegrasi di kelurahan yang menjadi prioritas penurunan stunting tahun 2024.
“Gerakan ini harus harmonious partnership dengan semua komponen di kota Mojokerto. Baik itu Pemerintah, TNI, Polri, pengusaha, Media, akademisi, pihak swasta semuanya kita harus libatkan”, tuturnya.
Hal ini merupakan tanggung jawab bersama untuk menyiapkan generasi penerus bangsa. Dan untuk mewujudkan generasi emas adalah harus bebas stunting. “Data yang terakhir tahun 2023 masih di angka 2,04 persen jika dikomulasikan masih ada 122 balita yang didiagnosa bayi yang terkena stunting. Alhamdulilah di akhir bulan februari tahun 2024 menjadi penurunan yang signifikan turun sebanyak 5 balita sehingga data akhir terkoreksi menjadi 117 balita”, katanya.
Sementara itu, Sementara itu, Sekretaris Daerah kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetya ATD MM mengatakan kegiatan ini difokuskan dalam rangkaian penanganan dan pengendalian stunting di Kota Mojokerto. Prevalensi stunting di Kota Mojokerto sebenarnya sudah jauh lebih rendah daripada target nasional maupun provinsi.
“Bahwa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024 harus turun menjadi 14 persen, sedangkan target Pemerintah kota Mojokerto tidak hanya menurunkan 14 persen tapi harus mewujudkan zero new stunting”, katanya.
Berdasarkan hasil elektronik catatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, bahwa masyarakat kota Mojokerto menunjukkan prevalensi stunting selama 5 tahun berturut-turut. Dimana angkanya tahun 2019 di angka 9,04 persen dan berangsur-angsur menurun di tahun 2020 menjadi 7,71 persen. Tahun 2021 menjadi 4,84 persen untuk tahun 2022 menjadi 3,12 persen dan 2023 menjadi 2,24 persen selanjutnya tahun 2024 menjadi per bulan Februari 2 persen.
“Artinya beberapa bulan terakhir ini telah ada penurunan balita stunting sebanyak 5 balita”, jelasnya.
Adapun faktor di termin penyebab stunting yaitu pola makan, pola asuh, keluarga miskin, kurangnya pengetahuan orang tua terhadap balita, dan bisa juga disebabkan penyakit peserta. Serta kondisi rumah tidak layak huni, riwayat kehamilan ibu, bayi lahir prematur, alergi, ada juga kena paparan rokok.
Ditegaskan Sekdakot, penurun stunting memang harus dilaksanakan secara bersama-sama baik Pemerintah, oleh pihak swasta, dan seluruh lapisan masyarakat.
(Adv/Gon)
