Mojokerto (transversalmedia) – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) Purwotengah, kecamatan Kranggan, kota Mojokerto. Yang diselenggarakan pendopo kelurahan Purwotengah. Rabu (15/1/2025).
Tampak hadir, Kepala DPUPR Perakim (Muraji ST MSi), , Plt Camat Kranggan (Febriananda Tejo Pratiwi S.STP., M.Si), Lurah Purwotengah (M. Rifa’i), dan perwakilan sejumlah OPD.
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi (Bapperida) Kota Mojokerto, Agung Moeljono Soebagijo SH MH membuka Musrenbangkel menyampaikan road show musrenbangkel ini merupakan yang ke empat se kota Mojokerto.
“Pada siang hari bisa kita laksanakan musyawarah perencanaan pembangunan untuk tahun 2026. Seperti tahun sebelumnya pembangunan tahun yang akan datang itu memprioritaskan pembangunan dengan arah kebijakan penguatan daya saing SDM untuk akselerasi pembangunan yang inklusif dalam rangka menjaga hidup masyarakat berbasis sosial kapital”, katanya.
Kamus usulan musrenbang yaitu infrastruktur, pembangunan manusia, ekonomi.
Infrastruktur meliputi = Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, Rehab saluran, Rehab lapangan olahraga, Pemasangan rambu lalu lintas, Bedah rumah, dan lain-lain.
Pembangunan manusia meliputi = Pengadaan peralatan seni budaya, Pengadaan alat musik tradisional, Penyediaan alat bantu bagi disabilitas, Bantuan sosial untuk lanjut usia kurang mampu, dan lain-lain.
Ekonomi meliputi = Pelatihan frozen food, Pelatihan ecoprint, Pelatihan olahan hasil perikanan, Pelatihan budidaya peternakan, Pelatihan kewirausahaan pemuda, dan lain-lain.
Dana kelurahan Purwotengah tahun 2024 mengelola anggaran sebesar Rp 507,108 juta dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 495,943 juta dengan capaian 97,80 persen.
“Untuk anggaran tahun 2025 mengelola anggaran sebesar Rp 602,749 juta. Yang terdiri pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 417,099 juta dan Pembangunan Sarana Prasarana Kelurahan sebesar Rp. 185,65 juta. Intervensi perangkat daerah terhadap kelurahan Purwotengah sebesar Rp. 582,828 juta”, tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo ATD MM menjelaskan, dalam menyusun anggaran tahun 2026 ada mekanisme yang harus dilalui.
“Diawali dengan pra-Musrenbang, dilanjutkan Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota. Dan nanti tentunya masih ada proses-proses selanjutnya, termasuk pembahasan dengan DPRD untuk menghasilkan sebuah dokumen anggaran sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kota Mojokerto tahun 2026”, jelasnya.
Partisipasi yang sangat strategis dalam menyampaikan usulan, aspirasi, dan masukan dari masyarakat, ia memahami anggaran yang diusulkan peserta Musrenbang selalu lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang tersedia. Dipastikan nanti ada pembagian skala prioritas yang harus didahulukan.
“Jadi, usulan-usulan dari warga akan disesuaikan dengan kamus usulan. Itupun nanti dalam pembahasan lebih lanjut, akan disesuaikan dengan kemampuan daerah”, pungkasnya.
(Gon)
