Mojokerto (transversalmedia) – Pembangunan infrastruktur proyek kabupaten Mojokerto terus berjalan, hal ini dari Komisi III, DPRD Kabupaten Mojokerto melakukan sidak di berbagai lokasi jalan kemarin. Ia menekankan para pelaksana proyek untuk bekerja tepat kualitas mutu, waktu dan biaya untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
Ada dua paket pengerjaan yang tengah dalam atensi kalangan dewan ini. Yang mana rombongan komisi II langsung menuju paket proyek pelebaran standar ruas Banjaragung – Balongmojo yang dikerjakan CV Samaraz Cahaya Indah. Pada ruas ini, pemerintah daerah menargetkan mampu melakukan betonisasi sepanjang 1,2 kilometer dengan lebar 5,5 meter dari sebelumnya hanya 3 meter.
Tidak ada temuan berarti dalam pengerjaan infrastruktur senilai Rp 2,6 miliar ini lantaran progresnya cukup bagus. Bahkan tembus 80 persen. Namun para wakil rakyak ini meminta dilakukan percepatan agar asas manfaatnya segera dirasakan masyarakat. ’’Kalau bisa dipercepat lagi agar segera bisa dilalui masyarakat. Apalagi, akses warga ditutup total, itu perlu jadi perhatian,’’ cetus kompak anggota komisi III di lokasi.
Sedangkan rekonstruksi ruas jalan Modongan-Karangkedawang. Proyek sebesar Rp 1,8 miliar digarap PT. Berlian Karya Teknis ini ditargetkan mampu melebarkan ruas jalan sepanjang 1,7 kilometer. Pada pengerjaan ini kalangan dewan juga tak menemukan sejumlah kejanggalan. Hanya saja, mereka mengingatkan pelaksana untuk bekerja tepat mutu, waktu dan biaya untuk menghindari persoalan di kemudian hari.
’’Pekerjaan plengsengan (tembok penahan jalan) dikerjakan secara benar, itu sudah untung banyak. Jangan sampai dikerjakan asal-asalan karena risikonya besar,’’ tegas anggota Komisi III Kabupaten Mojokerto Salahuddin kepada pelaksana proyek di lokasi.
Komisi III kepada pelaksana pengerjaan menegaskan rancangan anggaran belanja sebagaimana teken kontrak. Pihaknya tidak ingin, pelaksana mengerjakan proyek asal-asalan yang berimbas pada persoalan hukum di kemudian hari. ’’Semen itu kecil, jangan sampai dikurangi karena resikonya besar,’’ tambah politisi PKS ini kembali mengingatkan.
Begitu juga dengan Dinas PUPR juga diminta tegas terhadap kontraktor nakal. ’’Kami meminta dinas PUPR, ada kontraktor yang pengerjaannya kualitasnya jelek, orangnya dan CV-nya harus di-black list, dicoret”, pungkasnya.
(Adv/Gon)
