Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Mojokerto Setujui Dua Raperda, Tekankan Kepentingan Publik

Mojokerto (transversalmedia) –  Fraksi Partai NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menyatakan menyetujui dan menerima dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sikap tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi yang berlangsung di Graha Whicesa, Kamis (19/11/2026).

Dua Raperda yang dibahas yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.

Juru bicara Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj. Widayati, A.Md.A.K., yang juga mengemban tugas sebagai Anggota Komisi III dan Sekretaris Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Mojokerto, menyampaikan sejumlah catatan analitis, saran, serta masukan strategis atas kedua Raperda tersebut.

Pada pembahasan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, Fraksi NasDem memandang penyertaan modal daerah sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pertumbuhan usaha, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Fraksi NasDem merumuskan empat masukan utama untuk penyertaan modal pada BUMD, yakni perlunya kajian kelayakan sebelum penambahan modal, pemberian kontribusi terhadap PAD, prioritas pada BUMD yang sehat dan memiliki prospek usaha, serta transparansi penggunaan dana penyertaan modal.

Sementara itu, terkait Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Fraksi NasDem menilai APBD harus menjadi instrumen utama untuk mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mojokerto. Fraksi NasDem juga menegaskan bahwa setiap kebijakan anggaran harus benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Untuk APBD Tahun Anggaran 2027, Fraksi NasDem menyampaikan lima saran dan masukan, yaitu optimalisasi potensi PAD secara berkelanjutan dan berkeadilan, efisiensi belanja operasional serta peningkatan kualitas belanja publik, fokus dan pemerataan pembangunan infrastruktur, transparansi dan ketepatan sasaran belanja bantuan keuangan desa, serta pengawalan ketat pemenuhan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan uraian analitik yuridis serta kemanfaatan bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Mojokerto menyatakan menyetujui dan menerima kedua Raperda tersebut untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Mojokerto. Pada bagian penutup penyampaiannya, Hj. Widayati juga melontarkan pantun yang menyuarakan harapan terwujudnya Mojokerto yang maju dan aman.

(Adv/Gon)

Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terpopuler