Mojokerto (transversalmedia) – Ribuan nasabah Pemberdayaan Nasional Madani (PNM) di Mojokerto antusias, tampak memadati Gedung Olahraga dan Seni Majapahit kota Mojokerto, di jalan Gajahmada nomor 149. Untuk menyambut kedatangan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar. Kamis (16/1/2025).
Ia menekankan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha ultra mikro merupakan upaya strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan sosial.
Dengan bertajuk ‘Pemberdayaan Temu Inspirasi Lokal melalui PNM Mekaar’. Muhaimin Iskandar yang akrab dipanggil Cak Imin hadir bersama dengan Wakil Menteri BUMN (Kartika Wirjoatmodjo) serta pejabat terkait yang disambut Penjabat Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro STTP MSi.
Petinggi Kabinet merah putih ini mengatakan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai langkah konkret mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Melalui program seperti PNM Mekaar, kita ingin masyarakat prasejahtera dan pelaku usaha ultra mikro dapat naik kelas, sehingga tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah. Mereka harus berdaya, produktif, dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidupnya”, katanya.
Dikatakan, program yang telah menjangkau lebih dari 25 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Model program ini lanjutnya, dinilai sebagai salah satu model pemberdayaan yang efektif.
“Kita optimistis jika cakupan program ini diperluas hingga 100 juta penerima manfaat, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan sangat signifikan. Pentingnya pendampingan intensif dari Account Officer (AO) PNM dalam memastikan keberhasilan program”, tuturnya.
“Pemberdayaan harus terukur dan memiliki target. Setiap tahun, minimal 50 ribu penerima manfaat harus naik kelas menjadi mandiri. Ini sesuai arahan Presiden bahwa uang negara harus digunakan untuk pemberdayaan yang produktif,” tambahnya.
Muhaimin menjelaskan pada 2024, PNM Mekaar mencatat perputaran dana hampir Rp70 triliun, dengan nilai pinjaman per nasabah bervariasi antara Rp 3 juta hingga Rp 8 juta. Sistem tanggung renteng yang diterapkan berhasil menjaga tingkat pengembalian hingga 100 persen.
“Dana pemberdayaan harus produktif, bukan konsumtif. Penerima manfaat didorong untuk bertanggung jawab atas pinjaman mereka, dan ini terbukti berjalan dengan baik”, jelas Menko PM.
Pemerintah juga memastikan dukungan penuh terhadap keberlanjutan program ini melalui alokasi anggaran yang signifikan dari APBN, dengan target mencapai Rp 100 triliun pada akhir tahun. Menurut Menko PM, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat akan memperkuat dampak positif program ini.
“Dengan sinergi yang baik, saya yakin program ini akan terus berkembang dan memberikan dampak besar bagi Indonesia”, pungkasnya.
(Gon)
