Mojokerto (transversalmedia) – Hampir 90 persen dari 25 anggota DPRD kota Mojokerto dalam gelar serap aspirasi masyarakat atau reses, menyatakan keluhan serta usulan meminta segera adanya penanganan dan meminimalisir banjir. Jadi tahun lalu, dimusim penghujan, banjir menjadi musiman yang biasa dihadapi warga diberbagai daerah kota Mojokerto.
Reses kali ini, di anggota DPRD kota Mojokerto yakni Mohammad Harun dari fraksi Partai Gerindra di lingkungan Ngaglik, Kecamatan Kranggan, Sulistyowati dari fraksi PKB di lingkungan Miji Baru 3, dan Yunus Suprayitno dari fraksi PDIP di lingkungan Balongrawe RT 2 RW 2. Selasa (28/8/2018).
Selanjutnya, Rabu (29/8/2018) kegiatan reses anggota DPRD kota Mojokerto yakni Gunawan dari Fraksi Gabungan yang ditempatkan di lingkungan Prajuritkulon gang 5 , Udji Pramono dari Fraksi Gabungan dilingkungan Kedungsari gang Bali RT 3 RW 2.
Kamis (30/8/2018) jadwal kegiatan reses yakni : Mifta Aris dari Fraksi PAN yang bertempatkan Surodinawan gang 5, dan Choiroyaroh di jln Tenggilis Blooto.
Jumat (31/8/2018) jadwal kegiatan reses yakni : Aris Satriyo Budi dari Fraksi PAN jln Panderman Perumahan Wates,
Sabtu (1/8/2018) jadwal kegiatan reses yakni : Dwi Edwin Endra Praja dari Fraksi Gerindra jln Galunggung Perum. Kedundung Indah, Odiek Prayitno di tempat Balai RW Rajekwesi, Sonny Basuki Rahardjo di lapangan Merbabu Perum. Kedundung Indah.
Hampir mayoritas usulan masyarakat mengharapkan segera adanya penanganan permasalahan drainase dan dam sungai supaya di musim penghujan mendatang tidak terjadi bencana banjir. Dan setiap tahun bencana banjir ini di kota Mojokerto sering terjadi, sehingga disebut banjir musiman.
Hal itu, inti jawaban dari para wakil rakyat tersebut akan sepakat akan mengawal dan langsung bertindak dengan sesuai prosedur. Pada reses anggota Fraksi PKB Sulistiyowati misalnya, pada teses yang digelar di Miji Baru ini warga Tropodo meminta agar drainase di Tropodo yang menuju kali Sadar dilakukan normalisasi dengan pengerukan lumpur. “Air dari perkampungan menuju kali Sadar tidak lancar karena drainase dangkal. Banjir kalau hujan,” katanya.
Menurut warga, drainase di Tropodo sudah lama sekali tidak dilakukan pengerukan lumpur. Akibat pendangkalan butuh waktu cukup lama untuk dapat mengalir ke kali Sadar. “Kalau banjir sampai masuk rumah. Lama surutnya. Jadi mohon segera dilakukan pengerukan,” harapnya.
Ketakutan yang sama terhadap banjir juga diungkapkan warga saat reses anggota Fraksi PKB Hairoyaroh yang digelar lingkungan Trenggilis, Kelurahan Blooto. Warga Perumdam (perumahan TNI) mengungkapkan, sungai kecil yang melintasi Perumdam sama sekali tidak pernah dilakukan pengerukan.
“Sudah berkali-kali diusulkan agar dilakukan pengerukan tapi pemerintah selalu beralasan Perumdam belum diserahkan kepada Pemkot Mojokerto sehingga belum menjadi aset pemerintah. Kami tidak tahu menahu soal penyerahan aset, yang kami tahu bahwa kami warga Kota Mojokerto yang juga membayar pajak dan butuh kenyamanan,” katanya kesal.
Menurutnya, sungai di tempatnya sudah sangat dangkal sehingga lingkungannya selalu dilanda banjir jika musim penghujan tiba. “Jika musim hujan, bukan air dari perumahan yang masuk ke sungai. Justru sebaliknya, air sungai yang masuk ke perumahan karena meluap,” tuturnya.
Sebenarnya pemerintah sudah memasang pompa air untuk menyedot air agar air yang di perumahan masuk ke sungai. Tapi air yang disedot ke sungai kembali lagi karena sungai sudah tidak dapat menampung lagi. “Kalau banjir tingginya sampai di atas lutut orang dewasa. Jadi tolong dilakukan normalisasi. Kami juga warga Kota Mojokerto yang sama-sama membutuhkan bantuan pemerintah agar kami hidup nyaman,” tandasnya.
Pada reses anggota Fraksi PAN Miftah Haris Zuhri warga juga mengungkapkan ketakutan terhadap banjir. Pada reses yang digelar di lingkungan Surodinawan, warga Surodinawan mengungkapkan jika saluran air di Gang 5 terdapat pipa yang menghambat aliran air. “Miski kalau banjir hanya di atas mata kaki tapi kalau dibiarkan maka lama-lama salurannya akan buntu,” katanya.
Rata-rata anggota dewan menjanjikan akan memperjuangkannya agar pemerintah melakukan normalisasi terhadap saluran air yang dikeluhkan warga. Hasil dari reses akan diperjuangkan pada penganggaran tahun 2018.
(Gon)
