Mojokerto (transversalmedia) – Kelurahan Blooto menggelar kegiatan tahunan, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan tahun 2027 di kelurahan Blooto, kecamatan Prajuritkulon, kota Mojokerto. Rabu (4/2/2026).
Tampak hadir, Wali Kota Mojokerto (Hj Ika Puspitasari SE), Kepala Bapperida Kota Mojokerto (Riyanto SH MSi), Kepala OPD, Camat Prajuritkulon (Riaji SH), dam Lurah Blooto (Wahyudi SH).
Lurah Blooto, Wahyudi SH mengatakan dalam musrenbang kelurahan Blooto tahun 2027 ini memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk menyelaraskan tujuan, usulan prioritas pembangunan Kelurahan dengan prioritas pembangunan kota Mojokerto dan menetapkan prioritas untuk musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kota serta forum partisipasi masyarakat.
“Sebelum dilaksanakan musrenbang kelurahan Blooto tahun 2027, juga melalui proses Pra Musrenbang Blooto yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2026”, katanya.
Kegiatan Pra Musrenbang Blooto menghasilkan 120 usulan, yang mana usulan terbagi menjadi 3 bidang yaitu 110 bidang infrastruktur, 6 usulan bidang ekonomi, dan 4 usulan pembangunan manusia.
“Sebagai pertanggungjawaban anggaran di tahun 2025, Rp 1.351 juta sekian, dengan total serapan senilai Rp 1.202 juta sekian. Capaian 88,89 persen”, tuturnya.
Untuk anggaran tahun 2026, yaitu Rp 1.385 juta sekian, di tahun 2025, kelurahan Blooto telah mengikuti kelurahan berseri kategori pratama tingkat Provinsi Jawa Timur dan mendapat kendaraan tiga roda merk Viar serta komposter dan timbangan digital.
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menjelaskan Kota Mojokerto tidak banyak bisa mengakomodir prioritas presiden. Ning Ita mencontohkan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), dimana target presiden adalah satu desa/kelurahan satu KKMP lengkap dengan gerainya.
“Kota Mojokerto ini tidak memiliki lahan. Ini yang menjadi kesulitan saya, sehingga saya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi prioritas presiden. Dari 18 kelurahan, hanya mampu menyediakan 8 titik, yang 10 tidak ada lahannya”, katanya.
Demikian juga dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kuota untuk Kota Mojokerto sebanyak 17 SPPG. Namun, karena Kota Mojokerto kecil, hanya bisa terpenuhi 10 SPPG. Rinciannya, tujuh SPPG milik yayasan dan tiga milik pemerintah.
“Yang tiga milik pemerintah ini lahannya disiapkan Pemkot Mojokerto dan pembangunannya dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Jadi, kita ini hanya mampu menyiapkan tiga lahan karena Kota Mojokerto kekurangan lahan,” ulasnya.
Meski hanya 10 SPPG, lanjutnya, 10 SPPG tersebut sudah mampu melayani Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk seluruh Kota Mojokerto.
(Gon)
