Mojokerto (transversalmedia) – Bidang kesehatan yang tersebar di berbagai kota Mojokerto kembali jadi bahan bidikan para wakil rakyat kota Mojokerto, kali ini yang dibidik ialah tentang permasalahan kurangnya sumber daya manusia (SDM) dan buruknya fasilitas tempat kesehatan.
Pembidik kali ini dari komisi 3 DPRD kota Mojokerto saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Puskesmas Kedundung jalan By pass. Menurut penilaiannya, fasilitas yang ada di lokasi Puskesmas terkesan kumuh, “Seharusnya fasilitas kesehatan itu bebas dari kotor dan tempatnya ditata serapi mungkin, pantas nggak fasilitas kesehatan seperti ini (sambil menunjukkan pegawai puskesmas di tempat kotor).” kata ketua Komisi 3 Suliyat.
Perkataan Suliyat itu senada dengan anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto Cholid Firdaus, “Beberapa waktu lalu Komisi tiga sidak ke beberapa Puskesmas. Hasilnya, ditemukan fakta adanya Puskesmas yang pelayanannya kurang baik,” ujarnya.
Penyebabnya bermacam-macam, lanjutnya. Seperti Puskesmas Induk Kecamatan Kranggan yang berada di Kelurahan Meri, sudah beroperasi sejak April 2018 tetapi sampai hari ini belum ada Plt atau pejabat definitif kepala Puskesmas. “Bahkan kepala Tata Usaha juga belum ada,” katanya.
Padahal, lanjutnya, kunjungan pasien per hari antara 50 hingga 60 pasien. Dan ironisnya dengan jumlah pasien sebanyak itu hanya dilayani tujuh personil. “Akibat dari ini semua tentu saja pelayanan di Puskesmas Kranggan tidak optimal. Ditambah lagi adanya prasarana yang terbatas dan ala kadarnya, mengakibatkan buruknya pelayanan ,” ungkap politisi PKS ini.
Demikian juga dengan Puskesmas Blooto. Kapitasinya sebanyak 31.000, dengan kapitasi sebanyak itu seharusnya ditambah lagi dua dokter atau tenaga medis. “Sebenarnya pelayanannya sudah baik namun dengan kapitasi sebanyak itu seharusnya ditambah dua tenaga medis lagi,” katanya.
Untuk Puskesmas Mentikan, administrasinya kurang optimal dan manajemennya tidak sehat. Sedang kepala puskesmas sdah dua tahun Plt. “Kalau sudah dua tahun seharusnya sdah definitif. Mungkin ini yang menjadi penyebabnya sehingga administrasinya kurang optimal dan manajemennya tidak sehat,” katanya.
Menanggapi masalah ini Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto Christina Indah WW mengatakan, registrasi dari Kemenkes untuk Puskesmas Kranggan baru turun pada Januari lalu. “Kalau belum ada registrasinya, tidak boleh mengangkat Plt kepala Puskesmas,” tandasnya.
Untuk mendapatkan registrasi ada aturannya. Setelah enam bulan beroperasi, baru boleh mengajukan registrasi. “Nah, sekarang sudah turun registrasinya. Pengangkatan kepala Puskesmas Kranggan dan kepala masih dalam proses. Menunggu SK wali kota,” katanya.
Demikian juga dengan personil Puskesmas Kranggan. Dinkes tidak bisa mengadakan penerimaan CPNS sendiri. Untuk personil Puskesmas Kranggan saat ini merupakan tenaga kontrak. Selanjutnya nanti akan diisi oleh personil hasil penerimaan CPNS 2018 lalu. “Alhamdulillah kuota untuk Dinkes pada penerimaan CPNS 2018 terpenuhi semua,” terangnya.
Indah bersyukur bahwa Puskesmas Kranggan dapat beroperasi, apalagi sekarang pasiennya sudah banyak. “Personil Dinkes terbatas, tapi alhamdulillah Puskesmas Kranggan dapat beroperasi. Obat-obatannya juga masih kita ambilkan dari Puskesmas Kelurahan Meri dan Kelurahan Kranggan. Terima kasih masukan dari dewan,” pungkasnya.
(Adv/Gon)
