Mojokerto (transversalmedia) – Kegiatan reses anggota DPRD Kota Mojokerto benar-benar dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya. Tak terkecuali pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM), mereka madul kepada wakil rakyat setelah sebelumnya dikumpulkan pemerintah dan dimintai sumbangan untuk membantu penanganan pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto. Selain itu juga, reses kali ini dihadiri juga pejabat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Masduki dari Komisi D.
“Kami kok dimintai sumbangan padahal kami juga terpuruk akibat pandemi Covid-19,” ujar salah seorang warga yang mengaku sebagai pelaku UKM saat reses anggota DPRD Kota Mojokerto dari Fraksi PKB Wahyu di Jalan Arjuna II, Rabu (15/7/2020).
Dia menuturkan jika beberapa waktu lalu dirinya bersama pelaku UKM lainnya dikumpulkan oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. “Kami diminta menyumbang untuk penanganan pandemi Covid-19,” ungkapnya.
Dia mengaku keberatan karena dirinya juga terkena efek negatif Covid-19 yang tengah mewabah. “Kami juga terpuruk, kok malah kami diminta untuk menyumbang. Apakah pemerintah sudah tidak punya anggaran untuk menangani pandemi Covid-19,” katanya.
Mendapat pengaduan seperti itu, Wahyu mengatakan jika Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto sudah menganggarkan sebesar Rp 149 miliar untuk penanganan pandemi Covid-19 di Kota Mojokerto. “Anggaran sebesar itu termasuk untuk UKM,” tandasnya.
Anggota Komisi II ini mengaku heran dengan kebijakan Pemkot Mojokerto yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat. “Pemerintah pusat pada pandemi Covid-19 ini mendorong agar pelaku usaha bangkit dari keterpurukan dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan dan membantu finansial. Di Kota Mojokerto kok terbalik, kok malah dimintai sumbangan,” sindirnya.
Lebih jauh dikatakan, komisinya di DPRD Kota Mojokerto sudah merencanakan untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disperindag. “Soal ini akan saya ungkap saat RDP dengan Disperindag,” janjinya.
(Cup/Gon)
