Mojokerto (transversalmedia) – Pemerintah Kota Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan di ruang Sabha Mandala Madya Pemkot Mojokerto Jalan Gajah Mada No 145. Kamis (24/3/2022).
Tampak hadir dalam acara tersebut diantaranya, dari Balitbang Provinsi Jatim, DPPKA Jatim, Bakorwil Bojonegoro, ketua DPRD kota Mojokerto, dan anggota Forkopimda. Selain itu, kepala Bappeda dari beberapa daerah, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, juga Kabupaten Sidoarjo.
Wali kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dipanggil Ning Ita, mengatakan, bahwa proses perencanaan pembangunan adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari proses penganggaran.
“Telah diatur di dalam PP Nomor 12 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa APBD disusun dengan mempedomani kebijakan umum anggaran atau KUA yang didasarkan pada RKPD. Karena itulah peran musyawarah perencanaan pembangunan menjadi sangat strategis dalam proses penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kota Mojokerto”, katanya.
Saat ini, kata dia, berada pada era industri four point zero atau 4.0 dan five point zero atau 5.5. “Tantangan pembangunan ke depan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sebelumnya. Sedangkan sumber daya pembangunan, khususnya dalam hal ini pembiayaan atau anggaran, itu sangat terbatas, sehingga disinilah diperlukan penajaman program pembangunan mana yang paling prioritas di antara seluruh prioritas”, katanya.
Menurut Ning Ita, dirumuskan menjadi program dan kegiatan yang efektif dalam rangka menjawab permasalahan pembangunan yang paling mendasar yang dibutuhkan oleh Kota Mojokerto. “Menjadi jawaban atas permasalahan yang mendesak di tahun 2023, sesuai dengan kebutuhan masyarakat bukan berdasarkan keinginan tapi yang benar-benar dibutuhkan”, ulasnya.
Karena itu mendesak, lanjut Ning Ita, harus melaksanakan kegiatan strategis, membangkitkan partisipasi masyarakat, memberdayakan masyarakat, menanggulangi kemiskinan, membuka kesempatan kerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. “Seperti pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur perkotaan juga perlu untuk mendapat prioritas dengan mengedepankan pemerataan”,jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bapedalitbang Agung Moeljono Soebagijo, S.H, M.H mengatakan, “Adapun tujuan mlMusrenbang RKPD Kota Mojokerto tahun 2003 adalah menyelaraskan sasaran pembangunan dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur dan nasional”, katanya.
Dari Musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan maupun forum perangkat daerah, komunitas perangkat daerah terdapat 268 usulan yang akan diteruskan dan dibelah pada Musrenbang saat ini. “Selain melalui Musrenbang tingkat Kelurahan maupun Kecamatan, juga di lakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD. Terdapat 1.337 usulan maupun telaahan pokok-pokok pikiran DPRD”, ujarnya.
(Gon)
