Mojokerto (transversalmedia) – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari yang akrab dipanggil Ning Ita meninjau penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) APBD di E-warung Anggrek serta memantau perkembangan harga komoditas bahan pokok di lingkungan Suromurukan Gang 2, Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajuritkulon.
“Saya ingin memastikan yang masih menjadi perhatian dari pemerintah secara struktural, dari pusat sampai ke daerah terkait harga-harga komoditas, khususnya bahan pokok yang masih sangat fluktuatif”, katanya. Kamis (27/10/2022).
Ning Ita hadir didampingi Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan (Dinsos PP) Kota Mojokerto Choirul Anwar. “Kami ingin melihat terkait dengan komoditas bahan pangan yang dibagikan dari skema BPNT APBD melalui e-warung ini, apa yang menjadi keluhan masyarakat”, jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini juga berdialog dengan warga sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Tadi saya mendengar dari KPM, harga yang masih tinggi di pasaran itu adalah telur sama bawang merah,” katanya.
Ning Ita mendengarkan uneg-uneg masyarakat yang bisa menjadi masukan bagi tim pengendali inflasi daerah maupun Satgas Pangan. “Kita akan rutin melakukan sidak untuk mengetahui harga-harga di pasaran”, imbuhnya.
Secara gamblang, harga-harga komoditas menjadi atensi Presiden RI Joko Widodo karena bahan pangan yang menjadi pencetus inflasi. “Kalau beberapa saat yang lalu kan yang kategori bahan makanan itu kan cabe sama bawang merah, nah ternyata sekarang cabe kan sudah terkendali”, tuturnya.
Komposisi bahan pokok yang diterimakan kepada KPM dinilai masih tetap terjaga dan berkualitas. “Sejauh ini berasnya bagus karena kita kan kerja sama dengan Bulog“, katanya.
Sementara itu Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto, Choirul Anwar SH, MS.i menjelaskan, penyaluran BPNT anggarannya bersumber dari APBN dan APBD. “Yang dibagikan kali ini yang bersumber dari APBD Kota Mojokerto”, katanya.
KPM BPNT yang bersumber dari APBD sebanyak 2.500 KPM. Setiap KPM menerima BPNT senilai Rp 150 ribu per bulan. “Sementara yang disepakati berupa beras 10 kilogram dengan harga seratus ribu rupiah dan sisanya berupa telur dengan berat 1,5 Kg lebih 1 butir dengan Rp 36 ribu”, pungkasnya.
(Gon)
