Ayni Zuroh Minta Eksekutif Lebih Prioritaskan Anggaran Untuk Penanganan Bencana

Mojokerto (transversalmedia) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh mendorong Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kinerjanya dalam penanggulangan bencana.

Skala prioritas adalah penanggulangan bencana banjir tahunan di Kabupaten Mojokerto seperti wilayah Kecamatan Dawarblandong, Kecamatan Sooko, Kecamatan Mojoanyar, Kecamatan Pungging, dan Kecamatan Mojosari.

Mereka mendorong Pemda agar mengembangkan sistem peringatan dini multi bencana untuk menekan kerugian materiil dan mencegah zero victim atau korban jiwa.

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggulangan bencana sudah cukup baik namun masih tetap perlu meningkatkan kinerjanya. Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuroh 

“BPBD sudah bagus kerjanya lumayan sigap tetap harus terus dibenahi lokasi-lokasi yang menjadi langganan banjir tahunan,” jelasnya. Sabtu (18/3/2023).

Dorongan kepada eksekutif, segera berkoordinasi lintas daerah untuk mengoptimalkan penanggulangan banjir. Misalnya banjir di Dawarblandong akibat luapan sungai Lamong di perbatasan Gresik maupun Kabupaten Lamongan. “Harus koordinasi juga dengan lintas daerah agar banjir tahunan tidak terus terjadi”, ungkap Ayni.

Politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta Pemda agar lebih masif melakukan mitigasi kebencanaan terutama di daerah yang baru dilanda banjir.”Apalagi di beberapa lokasi yang tidak pernah banjir sekarang jadi banjir seperti di Pungging”, tuturnya.

Politisi berwajah cantik ini juga mengimbau agar Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati dan bawahannya agar bijak menggunakan anggaran dari Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) bencana. “Dana BTT 2023 sampai sekarang DPRD belum diberi laporan”, tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Sopi’i menambahkan pihaknya mendukung penuh Pemerintah Daerah untuk menggunakan BTT dalam penanganan pasca bencana.

“Penanganan bencana harus dilaksanakan kita mendukung kalau itu (BTT) digunakan sesuai dengan aturan, karena keselamatan masyarakat adalah yang utama harus segera dituntaskan itu jangan sampai masyarakat-nya yang menjadi korban”, jelasnya.

Menurut dia, Pemda harus cepat tanggap kebencanaan apalagi bencana bertubi-tubi melanda sejumlah wilayah di Mojokerto mulai dari banjir, tanah longsor dan angin kencang.

“Jadi harus cepat dan tanggap bencana kalau telat yang menjadi korban adalah masyarakat”, pungkasnya.

(Adv/Gon)

Berita Lainnya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Terpopuler