Mojokerto (transversalmedia) – Ternyata program full day school jadi bahan pembahasan di lingkungan pendidikan pasalnya program nasional itu dinilai telah mematikan Taman Pendidikan Al Quran (TPQ). Dan program ini sudah berjalan satu semester dalam satu tahun ini. Untuk itu, meminta pemerintah agar segera melakukan evaluasi terhadap program nasional tersebut.
Hal ini di sampaikan Yuli dalam agenda reses ketiga Anggota FPKB DPRD Kota Mojokerto Hj. Sulistiyowati, SE beberapa waktu lalu di lingkungan Perumahan Miji Baru III, Kecamatan Kranggan kota Mojokerto, “Saya mohon ibu Hj. Sulistiyowati menekan pemerintah untuk mengevaluasi program full day school ini,” pintanya.
Menurutnya, selama satu semester program full day school dilaksanakan di Kota Mojokerto, tidak ada lagi anak-anak yang belajar di TPQ. Sebab, pukul lima sore anak-anak baru pulang sekolah. Mereka sudah capek dan sebentar lagi magrib sehingga tidak mungkin lagi belajar di TPQ. “Jadi, program full day school ini telah mematikan lembaga TPQ yang ada di Kota Mojokerto,” tandasnya.
Menanggapi masalah ini Sulistiyowati mengatakan, dirinya dan juga Fraksi PKB sudah banyak menerima pengaduan dari masyarakat mengenai TPQ yang mati akibat adanya program full day school. “Pengaduan berasal dari orang tua dan pengurus TPQ maupun guru-gurunTPQ,” tambahnya.
Para orang tua resah jika anaknya nanti tidak bisa mengaji atau kurang pendidikan agama. Apalagi kelulusan sekolah, baik SD maupun SMP, mengharuskan siswa lulus Kompetensi Dasar Keagamaan (KDK). “Kalau sampai anak-anak tidak bisa belajar di TPQ, kan khawatir tidak lulus KDK. Kalau tidak lulus KDK, kan tidak bisa lulus sekolah,” katanya.
Lebih jauh Sulistiyowati menilai, kalau sampai anak-anak tidak lagi dapat belajar di TPQ karena terkendala program full day school maka ini bertolak belakang dengan program KDK yang sudah dicanangkan di Kota Mojokerto. “Memang ada mata pelajaran agama di sekolah tapi itu kan seminggu sekali. Kalau hanya mengandalkan pelajaran agama di sekolah, anak-anak tidak bisa mengaji. Kalau di TPQ kan setiap hari, di sana diajari mengaji, wudu, salat, dan lainnya,” jelasnya.
Karena memang sudah banyak keluhan yang masuk di PKB, masalah ini sudah menjadi usulan Fraksi PKB agar program full day school dievaluasi. “Nanti kita bicarakan bersama pemerintah untuk mencari jalan keluarnya. Bukan kita tidak setuju dengan program full day school tapi bagaimana supaya TPQ tidak mati,” pungkasnya.
Sementara reses anggota fraksi Gerindra Ita Primaria, menghadirkan Dinas Kesehatan kota Mojokerto dan Dinas Sosial kota Mojokerto untuk melakukan sosialisasi, dari forum ini dengan dihadiri seratus undangan. 
Santoso warga Wates menyampaikan protes aspirasinya dia mengaku belum mendapatkan kartu BPJS, kepala Dinkes Christiana Indah menyampaikan, “Untuk mendapatkan kartu BPJS kesehatan dari dana APBD, minimal bertempat tinggal harus satu tahun dan ber KTP kota Mojokerto”, jelasnya.
(Adv/Gon)
