image_pdfimage_print

Mojokerto (transversalmedia) – DPRD kota Mojokerto meminta untuk program sarang nyamuk segera di evaluasi, dari data Dinas Kesehatan kota Mojokerto demam dengue (DD) dan demam berdarah dengue (DBD) sudah merajalela. Hal ini disampaikan Dinkes pada agenda rapat dengar pendapat di gedung DPRD kota Mojokerto, di jalan Gajahmada nomor 145 kta Mojokerto. Rabu (6/2/2019).

Dari sumber data Dinkes kota Mojokerto, jumlah DD 46 dan DBD 6, maka para senator menganggap penyebaran virus ini sudah dianggap siaga, pasalnya di musim penghujan ini, pada bulan Februari sangat besar tingkat kerawanannya.

Anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD kota Mojokerto, Choiroyaroh, mengatakan virus ini harus di waspadai karena mengakibatkan orang meninggal, “Intinya waspada, karena mengakibatkan fatal pada yang terdampak, perlunya Dinkes dari garis depan gencar untuk turun tangan demi kebersihan lingkungan”, katanya.

baca juga:  Reaksi DPRD Kota Mojokerto Atas Pembubaran Wisuda

Dari penelusuran anggota Dewan sendiri, masih banyak kinerja kader PSN belum optimal untuk menjalankan tugasnya dalam pemberantasan sarang nyamuk.

“Kadernya masih banyak kinerjanya yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya, kita sangat mengharapkan Pemkot Mojokerto melalui Dinkes untuk melakukan evaluasi demi kepentingan orang banyak”, terangnya Gusti Primari dari komisi 1 DPRD kota Mojokerto, di saat lakukan hearing.

Sementara Ketua DPRD Kota Mojokerto, Febriana Meldyawati mengatakan “Kami minta Dinas Kesehatan selaku OPD pengampuh bidang kesehatan melakukan penguatan fungsinya,  termasuk juga melakukan evaluasi terhadap kader-kader jumantik (juru pemantau jenik) serta melakukan tindakan proaktif jemput bola ke kediaman warga yang terjangkit maupun terindikasi DBD, ” katanya.

baca juga:  Dok..Dok DPRD Kota Mojokerto Sahkan 4 Raperda

Menurut Melda,  sapaan karib Febriana Meldyawati, permintaan itu tak lepas dari ekses kasus DBD yang kini menjadi sorotan publik.

“Kami menggelar RDP bukan untuk mencari tahu siapa yang salah atau benar.  Tapi karena masyarakat harus tahu dan memang berhak tahu informasi yang benar tentang DBD, ” tandas Melda.

Terlebih,  karena pemahaman tentang DBD bisa dibilang masih minim. Sehingga harus diinformasikan secara gamblang perbedaan DD  dan DBD.

(Adv/Gon)

image_pdfimage_print

Silahkan komentar dengan login FB