Mojokerto (transversalmedia) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bappeda dan Litbang kota Mojokerto menggelar Musrenbang Perubahan RPJMD & RKPD Kota Mojokerto. Walikota Mojokerto Ika Puspitasari menyatakan jika pembangunan di kota Mojokerto pada tahun 2022 nanti akan difokuskan pada pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid – 19.
Hal ini disampaikan pada pengarahan pelaksanaan Musrenbang Kota Mojokerto Tahun 2022 dilaksanakan di ruang Nusantara dan Pendopo Graha Praja Wijaya Pemkot Mojokerto, jalan Gajah Mada 145. Rabu (31/3/2021).
Dengan bertajuk ‘Penguatan SDM dan Penyediaan Infrastruktur Investasi dan Pemerataan Pembangunan yang Berorientasi pada Pendapatan Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat’, Kepala Bappeda dan Litbang Kota Mojokerto, Agung Moeljono Soebagijo, S.H, M.H mengatakan maksud dan tujuan musrenbang tersebut sebagai forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas menyepakati RPJMD kota Mojokerto tahun 2018 – 2023.
“Sebagai penajaman penyelarasan klasifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan sasaran strategi arah kebijakan dan program – program pembangunan daerah yang telah dirumuskan ke dalam perancangan awal perubahan RPJMD”, katanya.
Sementara itu, Ning Ita menjelaskan, agenda Musrenbang ada dua. Pertama Musrenbang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), menyesuaikan dengan RPJMD Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sekaligus terkait pandemi covid adanya Permendagri yang baru.
Yang kedua, terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 dimana temannya yang pertama pemulihan ekonomi di sektor ekonomi kerakyatan. Yang ke dua, infrastruktur berkelanjutan sekaligus peningkatan SDM.
“Dari tema tersebut jelas bahwa prioritasnya adalah bagaimana tahun 2022 yang masih berkelanjutan dengan tahun 2021 fokusnya pada pemulihan ekonomi pascapandemi. Karena pemulihan ekonomi tidak bisa dilakukan hanya dalam setahun ini,” tandasnya.
Dijelaskan, bisa dilihat bagaimana kontraksi ekonomi yang begitu tajamnya sampai minus 3,29. “Nah, dari jurang yang sangat dalam ini untuk naik ke angka positif, apalagi sebelumnya positif 5,5, ini tentu dibutuhkan effort (upaya) yang luar biasa,” katanya.
Memang di tahun 2021 saja sudah menunjukkan angka yang cukup bagus kalau program ini bisa bersinergi secara integratif antara pemerintah pusat dan pemprov karena Pemkot tidak bisa melakukan dengan sendirian. “Ini berhubungan dengan banyak hal, bagaimana mengangkat kembali kemiskinan yang semakin tajam angkanya, dari 5 menjadi 6,” imbuhnya.
Penanganannya secara nasional. Contoh, pemberian bansos pada tahun 2020, ada porsi yang dicover dari APBN, ada porsi yang dicover APBD Provinsi, dan ada porsi yang dicover APBD Kota. “Pemulihan ekonomi pun pasti demikian nanti ke depannya. Kita juga menunggu dari pemerintah pusat, mana yang akan dicover oleh pusat. Barulah sisanya nanti yang menjadi tanggungjawab pemda. Bangkit itu effort-nya luar biasa,” katanya.
Sebagai langkah kongkrit yang dilakukan di tahun 2020 dan 2021, lanjutnya, di kota Mojokerto ada inkubasi wirausaha. Ada kelompok usaha yang anggotanya antara 20 sampai 30 orang. Sesuai jenis usahanya digerakkan terus dan sasarannya ditambah di tahun 2020 ke 2021, begitu juga di 2022. “Harpannya para UKM bisa naik kelas. Tidak hanya menjadi komoditas okal tapi bagaimana menjadi komoditas regional, nasional, bahkan internasional,” harapnya.
Bisa dilihat dalam dua tahun, 2019 dan 2020, produk UKM dari kota Mojokerto sudah puluhan banyaknya masuk di pasar modern. Ini sebagai bukti UKM, khususnya di bidang kuliner, sudah naik kelas. Sektor terbesar yakni perdagangan besar dan eceran.
“Nah bagaimana nanti UKM ini bisa menjadi penggerak ekonomi terbesar di kota ini kedepannya dengan program-program inkubasi wirausaha yang terus didampingi. Tidak hanya pelatihan, pendampingan juga dalam permodalan. BUMN pun digandeng,” katanya.
Nanti juga akan ada sentra-sentra kampung tertentu sesuai dengan jenis UKM menjadi unggulan di kampung tersebut. “Yang sudah ada kan kampung sepatu. Sektor lain, sesuai data BPS, juga akan kita kembangkan sebagai penggerak ekonomi,” katanya.
Dengan di hadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, Wakil Wali Kota A. Rizal Zakaria, Ketua DPRD Sunarto, Sekdakot Harlistyati, Forkopimda serta OPD.
(Gon)
