Mojokerto (transversalmedia) – Kinerja Kantor Pemkot dan DPRD Kota Mojokerto terhambat atas jalannya aksi mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mojokerto di pintu gerbang perkantoran Pemerintahan Kota Mojokerto, jalan Gajahmada, No 145. Senin (12/12/2021).
Terpampang aksi mahasiswa yang mengangkat isu kinerja birokrasi dengan membentangkan banner bertuliskan ‘Evaluasi Akhir Tahun Kepemimpinan Ning Ita’ selebar sekitar 5×1 meter yang tepat di gerbang masuk kantor Wali Kota dan DPRD ini rupanya membuat beberapa orang gerah. Lantaran, akses yang akan menuju dua kantor pemerintahan daerah itu terpaksa ditutup oleh aparat setempat.
“Saya ada urusan di bagian Sekdakot. Tapi terhambat, karena gerbang masuk ditutup”, ujar Deny, warga Cakarayam.
Deny mengaku menyayangkan aksi yang berlangsung tatkala pelayanan publik berlangsung. “Ada urusan yang harus saya selesaikan saat ini, tapi ya bagaimana lagi, tertunda karena ada aksi”, keluh dia.
Ia berharap, aksi yang dilakukan elemen masyarakat, termasuk penyampaian aspirasi, tidak sampai merugikan pihak lain. “Akses untuk mendapatkan pelayanan publik jadi terhambat akibat kegiatan ini”, sesalnya.
Tak beda dicetuskan Basori, warga Brangkal yang mengaku akan menuju gedung DPRD. “Aksi, apa pun bentuknya sepanjang tidak menyalahi peraturan ya monggo saja. Tapi ya jangan kemudian membuat orang lain dirugikan, setidaknya rugi waktu”, sergahnya.
Ia meminta mahasiswa bisa lebih elok tatkala menyampaikan aspirasinya. “Sampaikan aspirasi dengan baik dan bijak. Kalau cara mereka hingga menyebabkan aparat terpaksa menutup akses pelayanan publik, seperti halna dua gerbang kantor pelayanan publik ini ditutup rapat-rapat, apakah ini bukan berarti merugikan pihak lain”, tandas Basori.
Ketua Cabang HMI Mojokerto Elang Teja Kusuma menyatakan pihaknya menggelar aksi sebagai bagian dari aspirasi mahasiswa menyangkut pembangunan Kota Mojokerto, dari urusan infrastruktur hingga keterbukaan publik.
Sementara, salah seorang pegiat media sosial yang enggan namanya dimediakan menilai aksi yang digelar aktivis HMI Mojokerto ini berbanding terbalik dengan komitmen yang mereka bangun dengan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, awal bulan Agustus 2021 silam. Dalam jejak digital yang bisa dibaca di berbagai media online, diwartakan, pada 5 Agustus 2021 Wali Kota menerima silaturahmi pengurus cabang HMI Mojokerto di ruang Sabha Pambojana Rumah Rakyat, Kota Mojokerto.
“Dalam kesempatan itu pengurus HMI menginginkan bersinergi dengan Pemkot Mojokerto. Lalu Wali Kota merespon dengan mengajak para pengurus untuk bergabung dengan tim penanganan Covid-19 di Kota Mojokerto. Mereka masuk dalam tim back office di dalam tracing penanganan Covid-19. Bahkan mereka akan diberi insentif. Nah kalau sekarang mereka menggelar aksi, lalu keinginan bersinergi dengan birokrasi juga kesediaan menjadi tim back office itu apa tidak kontraproduktif?”, telisiknya.
Sejauh yang ia tahu, sudah beberapa kali HMI dan eksekutif Pemkot berdialog menyangkut berbagai hal. “Apakah kanal mereka saat ini buntu atau bagaimana ya”, singgungnya.
(Gon)
