Mojokerto (transversalmedia) –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mendorong eksekutif melaksanakan program-program yang strategis sampai akhir tahun 2022. Rekomendasi tersebut terutama terkait dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi dan terbentuknya herd imunnity.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna dalam rangka ‘penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Mojokerto’, di Graha Wichesa Gedung Parlemen, Jalan R.A Basuni, Sooko, Jum’at, (1/4/2022) siang.
Wakil Ketua Komisi I, Rindawati, selaku juru bicara mengatakan, “Saran ini kami tuangkan dalam bentuk catatan-catatan strategis agar adanya perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan pemerintahan kedepan”, katanya.
Rindahwati menyampaikan, bahwa laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati Mojokerto telah memenuhi semua aspek.
Ia menyatakan, dewan memandang perlu untuk memberikan saran, kendati pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Mojokerto secara umum berjalan sangat baik. Hal ini agar kedepanya bisa lebih baik.
“Baik itu ditinjau dari yuridis, muatan materi, format dan sistematika penyusunan, LKPJ Bupati ini telah memenuhi. Berdasarkan RKPD 2021, sebagian besar program kerja pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto dapat terselesaikan, sehingga bisa dikatakan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Mojokerto secara umum berjalan dengan baik”, jelasnya.
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tersebut meminta, kedepannya Pemkab Mojokerto bisa melakukan percepatan terbentuknya heard imunnity pada akhir tahun 2022 dan percepatan pemulihan ekonomi, hal itu langkah taktis.
“Dan pemerintah daerah segera melakukan identifikasi sektor perekonomian terdampak pandemi di seluruh wilayah Mojokerto, dengan kategori sangat terpuruk, terpuruk, mulai bangkit dan normal”, urainya.
Kategori tersebut, lanjut Rindahwati, sangat penting bagi pemerintah untuk melakukan identifikasi agar kebijakan bisa tepat sasaran dan efektif.
Masih kata Rinda, DPRD memberikan rekomendasi agar Pemkab Mojokerto bisa mempertahankan konsumsi masyarakat dengan menekan laju inflasi di tingkat yang paling rendah, dengan memperluas bantuan sosial yang tepat sasaran serta membuka lapangan pekerjaan dengan memprioritaskan belanja APBD tahun 2022 untuk membeli bahan dan produk lokal.
(Adv/Gon)
