Mojokerto (transversalmedia) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Mojokerto dengarkan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungan Jawaban dari Wali Kota Mojokerto tahun 2021.
Dengan tema ‘Penyampaian Nota Penjelasan Dan Summary Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Mojokerto Tahun 2021’,
Saat memimpin rapat Paripurna, Ketua DPRD kota Mojokerto, Sunarto, mengatakan, sebagai laporan informasi pererintahan daerah selama satu tahun, merupakan tahapan pertama dari beberapa tahapan dalam agenda pembahasan LKPJ.
“Tahapan – tahapan pembahasan LKPJ sudah disusun dalam agenda dewan berdasarkan hasil rapat tanggal 21 Maret 2022”, katanya.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan berujung penyampaian catatan dan rekomendasi atas LKP yang harus dijadikan atensi khusus bagi kepala daerah.
Sementara, Wali Kota, mengacu pada RPJMD tahun 2018 -2023, yakni penguatan sumber daya manusia (SDM) khususnya masyarakat dan aparatur berdaya saing ekonomi, ketahanan sosial dan birokrasi professional, dengan tema nasional, imbas pandemic covid-19. Terjadi penyelarasan tema mengacu RKP tahun 2021.
“Adapun tema pembangunan kota Mojokerto tahun 2021 setelah perubahan, yaitu mempercepat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan focus pada kesehatan, UMKM, Infrastruktur, pariwisata, dan investasi di kota mojokerto”, terangnya.
Dengan tema pembangunan, Wali Kota Mojokerto (sapaan akrab yang dipanggil Ning Ita), menetapkan 6 prioritas pembangunan daerah tahun 2021, menyangkut pengembangan perekonomian yang mandiri melalui peran pasar tradisional , UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kemudian, percepat pembangunan infrastruktur, pembangunan kualitas SDM, penguatan nilai budaya, kesadaran hukum dan literasi iniformas untuk ketahanan sosial yang Tangguh, reformasu birokrasi dan peningkatan ketahan bencana dan lingkungan hidup.
“Arah menuju visi, misi, dan prioritas pembangunan, dapat dideteksi melalui anatara lain : pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rangka pencapaian target, indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, dan angka kemiskinan, serta tingkat pengangguran terbuka. Untuk data capaian indicator makro sosial dan ekonomi tersebut, diperoleh dari BPS kota Mojokerto”, jelasnya.
Sedangkan dari sisi belanja anggaran daerah kota Mojokerto setelah perubahan menjadi Rp. 1,136 miliar, realisasu sebesar Rp. 953, 448 miliar atau 83,91 persen.
Dari sisi pembiayaan, dari target Rp. 269, 358 miliar, terealisasi Rp. 269,336 miliar atau 99,99 persen.
Sedangkan dalam indicator sasaran pada RPJMD tahun 2018 – 2023 sebanyak 28 indikator. “Jika dibandingkan dengan target tahun 2021, secara keseluruhan rata – rata capaian indicator sebesar 130,66 persen.
Ning berharap, LKPJ yang disampaikan dapat dijadikan bahan evaluasi dewan dan menjadikan masukkan konstruktif dan inspiratif bagi penyelenggaraan pemerintahan di masa mendatang.
(Adv/Gon)
