Mojokerto (transversalmedia) – Berbagai elemen mahasiswa yang mengatasnamakan Cipayung Plus dan Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya menggelar aksi unjuk rasa dengan tuntutan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di depan kantor DPRD Kota Mojokerto. Aksi ini berlangsung tegang dengan pihak aparat karena mahasiswa kompak membakar ban. Rabu (7/9/2022).
Ratusan mahasiswa dari berbagai kelompok itu sempat memblokade Jalan Bypass di simpang lima Kenanten. Di sana, mereka menyanyikan lagu Indonesia Rasa sembari mengibarkan bendera dan tuntutan.
Setelah berhenti selama sekitar lima menit, massa melanjutkan perjalanan melintasi Jalan Jayanegara-Jalan Pahlawan-Jalan Gajah Mada. Mereka berjalan kaki dari Jalan Benteng Pancasila menuju kantor dewan di Jalan Gajah Mada.
Dalam orasinya, massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Mojokerto menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Mereka meminta DPRD Kota maupun Kabupaten Mojokerto untuk mengusulkan pencabulan kebijakan tersebut karena dinilai telah memberatkan masyarakat.
Pimpinan DPRD yakni Sunarto (Ketua), Sonny Basoeki Rahardjo (Wakil Ketua I), Junaedi malik (Wakil Ketua II) dan Gaguk Tri Prasetya (Sekda Pemerintah kota Mojokerto) menghampiri pihak pengunjuk rasa
Kepada massa, Sunarto memastikan pihaknya telah mengambil langkah-langkah untuk menyikapi kenaikan harga BBM. “Untuk BTT sudah dianggarkan Rp 8 miliar lebih untuk mengantisipasi inflasi di daerah. Sebetulnya pemerintah ini sudah menata”, tegasnya.
Sementara itu, di sela-sela aksi unjuk rasa, Ketua DPC Partai Demokrat Kota Mojokerto Deny Novianto saat dikonfirmasi awak media mengatakan telah memahami keresahan mahasiswa atas kenaikan BBM yang sangat memberatkan masyarakat. “Saya memahami keresahan mahasiswa terkait kenaikan harga BBM. Kenaikan BBM membuat pandemi di tengah pandemi karena situasi untuk saat ini tidak tepat kepada masyarakat”, kata Deny Novianto.
Meskipun begitu anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Mojokerto ini, mengatakan “Saya tetap mematuhi keputusan pemerintah pusat, tanpa harus mengerahkan massa untuk menentang kebijakan pemerintah di era Presiden RI ke 6, Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, saat itu ada beberapa kepala daerah seperti walikota Solo FX Hadi Rudyatmo yang mengerahkan massa turun ke jalan”, tuturnya.
“Kita tetap mengikuti kebijakan pemerintah tanpa harus mengerahkan massa karena kita partai yang santun,” tegasnya. Ia lantas memberikan solusi jika subsidi Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus dibagikan ke masyarakat tepat sasaran.
“Bantuan yang diberikan pemerintah harus benar-benar tepat sasaran. Saat ini kebijakan menaikan harga BBM sangat tidak tepat”, pungkasnya.
(Gon)
