Mojokerto (transversalmedia) – Rapat paripurna DPRD kota Mojokerto kali ini, merupakan rangkaian Jawaban Wali Kota Mojokerto Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Mojokerto terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Mojokerto tahun anggaran 2023. Jumat (31/5/2024).
Pj Wali Kota Mojokerto, Moh. Ali Kuncoro S.STP MSi, menjelaskan soal pemandangan umum atas saran dan masukan dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). “Kami mengucapkan terima kasih kepada saudara H. Suyono, s.t sebagai juru bicara fraksi PAN dan terhadap pemandangan umumnya dapat kami jelaskan sebagai berikut”, katanya.
Seperti yang dibacakan Pj Wali Kota Mojokerto, Moh Ali Kuncoro S.STP, MSi mengucapkan terima kasih atas apresiasi. “Apa yang disampaikan Pemerintah Kota Mojokerto akan selalu berusaha meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi melalui program kegiatan yang telah direncanakan”, ucapnya.
Ia menjelaskan, realisasi PAD yang mencapai 109,20 persen dari target yang ditetapkan merupakan hasil dari ketaatan warga Kota Mojokerto dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. “Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik dari semua pihak”, jelasnya.
Terkait penanganan banjir, Pemerintah kota Mojokerto telah melakukan berbagai upaya antara lain melalui normalisasi saluran, pembangunan rumah pompa serta kolam retensi, peningkatan saluran drainase.
“Dalam mendukung program pemerintah pusat yakni Indonesia bersih dari sampah melalui pengurangan sampah, Pemerintah Kota Mojokerto melalui dinas lingkungan hidup telah melakukan upaya-upaya dalam penanganan sampah antara lain melakukan kerjasama ecosystem untuk pengelolaan daur ulang sampah di TPST Magersari, mengembangkan budidaya maggot, mengaktifkan kembali bank sampah, revitalisasi gas metana dan limbah di TPA, serta melakukan pelatihan dan sosialisasi pengelolaan sampah di masyarakat”, tuturnya.
Dari jawaban Wali Kota Mojokerto itu merupakan pemandangan fraksi PAN DPRD Kota Mojokerto, yang juga sebagai juru bicara yaitu H. Suyono. “Mengawali penyampaian pemandangan umum ini, izinkanlah kami dari fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan ucapan selamat kepada pemerintah kota mojokerto karena mendapatkan hasil opini terbaik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2023 yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) sepuluh kali secara berturut-turut. dan juga kami ucapkan terima kasih”, katanya.
Politis PAN ini mempertanyakan tentang Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup cukup berhasil, terlihat pada indeks pembangunan manusia (ipm) yang meningkat di tahun 2023, yakni sebesar 80.90 atau mencapai 102,92% dari target. “Kebijakan apa saja yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia di tahun 2023 ? mohon penjelasan”, tanyanya.
Mengajak semua unsur memperhatikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) agar meningkat di tahun 2024 mengingat laju perekonomian kota mojokerto mengalami penurunan pada tahun 2023 sebesar 2,79 persen. angka ini lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi tahun 2022 yang sebesar 5,56 persen (sumber badan pusat statistik). Apa kendala pemerintah daerah dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di kota mojokerto di tahun 2023.
Mengapresiasi kenaikan pad yang mencapai 109,20 persen dari yang ditargetkan. hal tersebut menunjukkan adanya inovasi dan kreativitas dalam menggali potensi pad, namun tetap memperhatikan kemampuan objek wajib pajak dan retribusi.
Sesuai dengan topografi kota Mojokerto yang berada pada cekungan yang dilintasi beberapa daerah aliran sungai, banjir di wilayah kota mojokerto masih menjadi permasalahan pekerjaan rumah dan perlu upaya penanganan serius dan komprehensif dari pemerintah daerah kota mojokerto.apa langkah dan solusi pemerintah kota Mojokerto dalam menangani dan menanggulangi permasalahan banjir di wilayah kota mojokerto.
Permasalahan sampah menjadi isu prioritas yang penyelesaiannya membutuhkan percepatan dan inovasi dalam kegiatan pengurangan dan penanganan sampah.apa langkah dan inovasi pemerintah daerah kota Mojokerto dalam mendukung program pemerintah pusat yakni Indonesia bersih dari sampah melalui pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada tahun 2025.
(Adv/Gon)
