Mojokerto (transversalmedia) – Pentingnya sinergi dan koordinasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Hal ini disampaikan Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) APBD Tahun 2025 di Sabha Mandala Madya, Balai Kota Mojokerto. Senin (24/3/2025).
Sekretaris Daerah kota Mojokerto, Gaguk Tri Prasetyo ATD MM menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya rakor rencana umum pengadaan APBD tahun 2025 ini.
“Mengklarifikasi pemenuhan target komitmen belanja Produk Dalam Negeri (PDN), produk memastikan diumumkannya rencana umum pengadaan APBD tahun 2025 sebesar 100 persen seluruh satuan kerja PA/KPA sudah sesuai dengan pagu belanja pengadaannya. Produk Dalam Negeri (PDN), E-Purchasing dan Usaha Mikro Kecil (UMK) oleh tim desk, memastikan kesuksesan implementasi rup yang telah diumumkan”, katanya.
Sasaran kegiatan : pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran pemerintah kota mojokerto beserta staf yang menbantu memasukan rup pad sirup.lkpp.go.id sebanyak 112 (seratus dua belas) dan pegawai pengadaan barang/jasa dan pembangunan sebanyak 18 (delapan belas) orang.
Sementara, Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari menyampaikan pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta untuk memastikan proses pengadaan berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai prinsip good governance.
“Sebagaimana kita ketahui, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Maka, kita semua harus memiliki komitmen yang sama untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tahapan pengadaan”, tuturnya.
Ia mengingatkan agar setiap tahapan pengadaan dilakukan secara cermat dan sesuai regulasi yang berlaku. Beberapa poin penting yang ditekankan antara lain penyelesaian identifikasi kebutuhan, melakukan kaji ulang terhadap rencana umum pengadaan, memahami serta melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, serta melakukan konsolidasi pengadaan agar lebih efektif dan efisien.
Melalui rakor ini, Ning Ita berharap penyusunan RUP APBD 2025 dapat berjalan lebih baik dan terencana dengan matang. Ia pun mengajak seluruh jajarannya untuk menjunjung tinggi integritas dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap proses pengadaan.
“Mari kita jalankan tugas ini dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi integritas, dan senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat Kota Mojokerto,” pungkasnya.
(Gon)
