Mojokerto (transversalmedia) – Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Hj Ayni Zuroh SE MM menyampaikan kekhawatiran dalam siklus tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) kabupaten tahun 2027 ini, yang berperan sebagai dokumen perencanaan operasional yang sangat krusial.
Hal ini disampaikan pada acara kegiatan rutin tahunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD kabupaten Mojokerto, di Pendopo Kabupaten Mojokerto. Senin (30/3/2026).
“Penyusunan RKPD ini harus memiliki konsistensi yang kuat terhadap RPJMD kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029, khususnya konsistensi ikhtiar pencapaian catur abipraya mubarok. Pada saat yang sama RKPD 2027 juga wajib diselaraskan dengan rencana kerja di pemerintah di tingkat nasional serta RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2027 melalui sinkronisasi program-program prioritas”, katanya.
Selanjutnya, pada level perangkat daerah, DPRD Kabupaten Mojokerto, berharap keseriusan OPD agar RKPD tahun 2027 ini mampu menjadi dasar utama, bagi penyusunan rencana kerja yang merupakan penjabaran teknis dari renstra pede.
“Tentu semua OPD harus menerjemahkan sesuai kondisi dan kebutuhan pembangunan anggaran tahun 2027”, jelasnya.
Dalam paparannya, politisi partai PKB ini, menjelaskan pandangan DPRD Kabupaten Mojokerto dipandu dengan tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa, setiap rupiah APBD membawa dampak nyata kesejahteraan masyarakat.
- Resiliensi ekonomi dan kualitas pertumbuhan
Berdasarkan tinjauan kami terhadap capaian kinerja pembangunan tahun 2024 hingga triwulan 4 tahun 2025, kami memberikan sejumlah catatan strategis sebagai berikut ; presisi ekonomi dan kualitas pertumbuhan, apa itu residensi yaitu kemampuan sistem ekonomi yang dalam hal ini di tingkat kabupaten untuk mengantisipasi kemudian menyerap bertahan dan tentunya pulih dengan cepat dari goncangan-goncangan krisis yang ada.
- Efektivitas birokrasi
Meskipun indeks reformasi birokrasi dan nilai sakip, menunjukkan trend positif di mana untuk tahun 2027 di target pada angka sebesar 81,35% Namun demikian DPRD masih menerima laporan belum optimalnya kualitas sdm birokrasi yang lambat dan kurangnya inovasi digital dalam pelayanan adminduk.
Kami berharap evaluasi kinerja harus pula ditekankan pada kualitas outcome atau pengaruh hasil dari program dan kegiatan tersebut terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Artinya jangan sampai keberhasilan kerja aparatur daerah ini sekedar diukur dari tingkat serapan belanja anggaran saja tahun 2025 yang memang rata-rata mencapai 95,34%
- Pengentasan kemiskinan
Secara statistik angka kemiskinan Kabupaten Mojokerto Alhamdulillah bisa berhasil ditekan menjadi 8,79% pada Maret 2025 atau turun dari 9,37% pada Maret 2024 seiring rasa syukur kita atas capaian kinerja tersebut, kita juga menyadari bahwa akurasi data sen masih sangat penting perlu ditingkatkan fenomena inclusion error di mana keluarga kategori mampu atau kaya menjadi penerima bantuan sosial dan eksklusif error dimana keluarga kategori miskin masih belum juga tercatat sebagai penerima bantuan sosial Masih ditemukan di lapangan.
- Rekomendasi kebijakan strategis tahun 2027
Dalam kerangka melaksanakan fungsi DPRD Kabupaten Mojokerto yaitu legislasi penganggaran dan pengawasan. Disampaikan pokok-pokok pikiran yang diharapkan dapat diakomodir dalam RKPD tahun anggaran 2027 pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojokerto dalam bentuk rekomendasi kebijakan-kebijakan strategis tahun 2027 adalah sebagai berikut ;
Akselerasi tata kelola pemerintahan digital transformasi digital Jangan hanya berhenti pada banyaknya launching aplikasi kami merekomendasikan adanya integrasi penuh sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE untuk bisa memangkas waktu pelayanan publik
(Adv/Gon)
