Mojokerto (transversalmedia) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto melaksanakan rapat paripurna dengan penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat Gedung DPRD Kota Mojokerto. Rabu (8/4/2026).
Dalam rapat paripurna, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, serta dihadiri Pimpinan dan anggota DPRD kota Mojokerto, dan Wali Kota Mojokerto Hj. Ika Puspitasari, SE, Wakil Wali Kota, Sekdakot Mojokerto, jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan Forkopimda Kota Mojokerto.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyampaikan bahwa secara umum DPRD menerima dan menyetujui LKPJ Wali Kota Mojokerto, dengan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan.
“Secara umum DPRD menerima LKPJ Wali Kota, disertai rekomendasi sebagai bahan penyempurnaan kinerja pemerintah daerah agar lebih optimal,” ujarnya.
DPRD juga memberikan apresiasi atas capaian kinerja Pemerintah Kota Mojokerto sepanjang tahun 2025. Namun demikian, sejumlah rekomendasi tetap disampaikan sebagai bentuk fungsi pengawasan legislatif terhadap jalannya pemerintahan.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). DPRD mendorong pemerintah kota untuk lebih optimal dalam menggali potensi pendapatan berbasis data dan potensi riil di lapangan.
“Peningkatan PAD diharapkan tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, tetapi juga melalui inovasi di sektor pajak daerah, retribusi, pengelolaan aset, hingga penguatan BUMD,” imbuh Ery.
Sedangkan, rapat paripurna ini dibacakan juru bicara DPRD kota Mojokerto, juru bicara Fraksi Gabungan, Nuryono Sugi Raharjo, SH dengan menyampaikan sebanyak 18 rekomendasi yang merupakan hasil pembahasan Panitia Khusus (Pansus).
“DPRD juga mendorong optimalisasi pengelolaan aset daerah agar lebih produktif serta penguatan sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD”, katanya.
Pria yang akrab disapa Bejo ini, DPRD mencatat capaian positif seperti meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya angka kemiskinan. Ke depan, pemerintah daerah diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta memastikan program bantuan sosial tepat sasaran.
“DPRD juga menekankan pentingnya penyajian LKPJ yang lebih informatif, berbasis data, dan mudah dipahami sebagai bahan evaluasi pembangunan”, pungkasnya.
(Adv/Gon)
