Mojokerto (transversalmedia) – DPRD Kota Mojokerto tetap berkomitmen dalam upaya menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara kembali ditegaskan. Hal ini, dimasukkan dalam pembahasan APBD 2026, pimpinan DPRD memastikan bahwa anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN tetap dialokasikan sebesar Rp 101 miliar tanpa ada pengurangan.
Keputusan, muncul setelah wacana pemotongan TPP sebesar 10 persen. Namun, DPRD menilai kebijakan pengurangan justru dapat berdampak pada kinerja pelayanan publik yang selama ini bergantung pada peran aktif para ASN.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menjelaskan keberadaan anggaran TPP tidak hanya berkaitan dengan kompensasi finansial, tetapi juga menyangkut motivasi kerja aparatur pemerintah.
“ASN adalah ujung tombak pelayanan. Jika mereka tidak mendapatkan dukungan kesejahteraan yang layak, tentu akan memengaruhi kualitas layanan yang diterima masyarakat”, katanya. Selasa (2/12/2025).
Ery menambahkan, DPRD berpandangan, penghargaan terhadap kinerja aparatur merupakan bagian penting dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Karena itu, wacana pemotongan TPP tidak diakomodasi dalam pembahasan akhir.
“Kami mempertahankan alokasi TPP sebesar Rp101 miliar karena aspek kesejahteraan sangat berpengaruh pada produktivitas. Pelayanan yang baik terwujud ketika ASN bekerja dengan nyaman dan merasa dihargai”, tegas politisi PDIP ini.
DPRD juga menilai pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada program dan anggaran, tetapi pada sumber daya manusia yang menjalankannya. Dengan mempertahankan anggaran TPP, legislatif berharap roda pemerintahan kota dapat berjalan lebih efektif.
“Kami ingin memastikan program-program pemerintah dapat terealisasi maksimal. Karena itu, kesejahteraan aparatur tetap menjadi perhatian kami”, pungkas Ery.
(Adv/Gon)
