Mojokerto (transversalmedia) – Pekan depan, Pemerintah kota Mojokerto akan merelokasi 64 pedagang kaki lima (PKL) yang sudah terdata, perelokasian ini hanya khususnya warga kota Mojokerto yang berdagang di jalan niaga, jalan karyawan, dan jalan karyawan baru. Untuk itu, Pemkot sudah menyediakan fasilitas tempat pasar Kliwon dan pasar prajuritkulon. Hal itu dicetuskan, pada pertemuan mediasi antara pihak eksekutif, legislatif, dan para PKL di rumah rakyat. Jalan Hayam Wuruk, kota Mojokerto. Kamis malam (19/3/2020).
Keputusan merelokasi puluhan pelaku usaha sektor informal itu tercetus dalam pertemuan antara Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD, Kepala Disperindag dengan puluhan PKL di rumah dinas Walikota, jalan Hayamwuruk, Kota Mojokerto, Kamis (19/3/2020) malam.
Nantinya, Sebanyak 38 PKL akan direlokasi di Pasar Kliwon, 26 PKL di Pasar Prajurit Kulon. Wakil Walikota Mojokerto, Achmad Rizal Zakaria mengatakan, “Relokasi PKL seminggu lagi. Waktu seminggu ini kami ambil untuk pembehanan fasilitas agar siap ditempati”, katanya.
Perlu diketahui, pertemuan mediasi ini adalah lanjutan langkah penertiban yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL pada minggu lalu. Selain untuk penegakan Perda Kota Mojokerto nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, kawasan niaga itu ditetapkan sebagai kawasan bebas PKL.
Walikota Mojokerto, Ika Puspitasari mengatakan kebijakan ini adalah pusat pengumpulan pedagang tidak hanya di lingkup pertengahan kota tapi memperlebar titik keramaian secara meluas di kota Mojokerto.
“Relokasi memang untuk 64 PKL warga kota saja. Ini sejalan dengan program prioritas di bidang ekonomi dengan memberikan tempat yang lebih layak bagi warga yang bergerak di sektor informal,” kata Walikota Mojokerto Ika Puspitasari mengawali dialog.
Dari kabar yang beredar, PKL yang berjualan di jalan niaga, jalan karyawan, dan karyawan baru bukan hanya dari warga kota Mojokerto saja melainkan luar wilayah.
Sementara pihak legislatif, Ketua DPRD Kota Mojokerto Sunarto mengatakan, relokasi PKL di dua pasar itu sifatnya sementara, sembari menunggu realisasi pembangunan Pasar Ketidur di wilayah Kelurahan Blooto, Kecamatan Prajurit Kulon yang diplot sebagai pasar tematik, khusus pedagang loak dan beberapa jenis dagangan lain.
Soal pemulihan pendapatan PKL yang ‘hilang’ imbas dari penertiban, Sunarto menawarkan alternatif untuk mengakses pinjaman lunak tanpa bunga di BPR Syariah milik Pemkot Mojokerto. “Walikota yang akan memberikan prioritas untuk pengajuan pinjaman di BPR Syariah,” ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.
Mulyadi, anggota Komisi III (kesra) DPRD Kota Mojokerto memberi apresiasi terhadap langkah Walikota yang mengajak dialog langsung PKL.
“Sepanjang pemerintahan Pemkot Mojokerto, baru kali ini ada dialog antara Walikota dengan PKL untuk urusan relokasi. Era walikota sebelumnya, yang ada hanya penertiban dan relokasi saja,” lontar Mulyadi.
Meski demikian politisi PAN yang pernah memegang jabatan Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2009 – 2014 tersebut mengaku mahfum dengan uneg-uneg dan kekhawatiran PKL. Ia pun meminta Walikota turun langsung melihat kondisi dua pasar yang bakal dijadikan area relokasi.
“Tidak hanya dari laporan saja, tapi saya harap Walikota segera turun langsung ke lokasi relokasi. Apakah benar tempatnya masih tidak layak. Apa yang harus dibenahi,” tukas Mulyadi.
(Adv/Gon)
