Mojokerto (transversalmedia) – Pemkot Mojokerto mengikuti kegiatan Verifikasi Lapangan secara online oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kementerian PPPA RI).
Verifikasi tersebut dilaksanakan dalam Rangka Pemberian Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yaitu bentuk pengakuan atas komitmen dan Peran pada Pimpinan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).
Dalam sambutan tim verifikasi lapangan, Deputi Bidang Kesetaraan Gender PUG, Asep Hermawan mengatakan “Kami atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengapresiasi yang tinggi kepada Pemerintah Kota Mojokerto yang telah melengkapi data dan informasi perkembangan pelaksanaan pengarusutamaan gender demi ikut pencapaiannya batas waktu yang ditetapkan. Data dan informasi tersebut sangat berharga bagi pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pemerintah kota Mojokerto itu sendirisebagai landasan langkah-langkah yang strategis, terencana, efektif, ifisien dalam mempercepat terwujudnya pembangunan dan berkeadilan merata baik laki-laki maupun perempuan dengan persetaraan gender yang strategi”, ucapnya.
Walikota Mojokerto Ika Puspitasari yang hadir dengan di dampingi Wakil Walikota Mojokerto, DPRD Kota Mojokerto, Plt. Kepala Dinas Sosial, OPD dalam verifikasi lapangan secara virtual di ruang Nusantara, Kantor Pemkot Mojokerto. Selasa (6/3/2021).
“Di era emansipasi ini kaum perempuan masih berjuang untuk mendapatkan kesempatan yang adil baik di lingkungan pekerjaan, pendidikan, ekonomi maupun sosial, dan budaya. Pemerintah kota Mojokerto terus berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berpatisipasi dan menerima manfaat yang sama dalam setiap aspek pembangunan untuk mewujudkan visi misi kota Mojokerto yang berdaya saing mandiri, demokratif, adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. ”, kata Ning Ita sapaan akrab Walikota Mojokerto.
Ning Ita menunjukkan dukungan nyata terhadap kesetaraan gender dengan menerbitkan 16 regulasi. Yakni :
- Perda No 9 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender
- Perda No 6 tahun 2019 tentang izin pembuatan limbah dan izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah.
- Perda No. 5 tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan terpadu.
- Perda No. 9 tahun 2019 tentang pengaturan jaminan sosial daerah.
- Perda No. 23 tahun 2019 tentang penyelenggaaraan pendidikan.
- Perda No. 25 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
- Perda No. 7 tahun 2018 tentang kawasan tanpa rokok.
- Perda No. 4 tahun 2018 tentang pemberian air susu ibu (ASI).
- Perda No. 2 tahun 2017 tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin, untuk membantu kaum perempuan dan anak-anak.
- Perda No. 4 tahun 2017 tentang kota layak anak.
- Perda No. 9 tahun 2016 tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Perda No. 10 tahun 2016 tentang penanggulangan HIV.
- Perda No. 15 tahun 2015 tentang pengaturan ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas.
- Perwali No. 17 tahun 2020 tentang pengarusutamaan gender.
- Surat Edaran Sekda Nomor 050/3563/417.317/2020 tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender.
- Surat Edaran Sekda No. 130.3/10912/417.2019 tentang penyusunan dokumen anggaran responsif gender.
Dalam capaian indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG) masing -masing dalam IPG untuk tahun 2019 mencapai 93,18 persen dan meningkat pada tahun 2020. 93,26 persen. adapun untuk IDG pada tahun 2019. 71,51 persen meningkat 81,67 persen.
Dari kegiatan responsif untuk pemberdayaan perempuan kegiatan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, kegiatan fasilitasi pengembangan kota layak anak, kegiatan penguatan kelembangaan, pengerusutamaan gender, kegiatan pencegahan dan penanganan kekerasan dan eksploitasi perempuan dan anak, kegiatan peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak, kegiatan peninhgkatan minat baca, kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi.
Sekedar informasi yang di dapat transversalmedia.com, tidak tanggung tanggung dengan jumlah 140.075 jiwa pada usia produkti, dari usia 15 sampai dengan 64 tahun 69,31 persen, dan laki-laki 49,62 persen dan perempuan 50,38 persen yang memiliki luas wilayah 20,21 Km2 untuk tiga kecamatan dan 18 kelurahan, keseriusan pemkot Mojokerto untuk responsif gender yaitu dengan mengalokasikan anggaran responsif gender sebesar Rp 62.049.890.384 yang di plotkan anggaran 6 OPD.
(Adv/Gon)
