Mojokerto (transversalmedia) – Demi memastikan ketersediaan minyak goreng di berbagai daerah maka langkah pemerintah pusat melakukan koordinasi kepala daerah.
Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari dengan didampingi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Ani Wijaya bersama dengan Kabag Ops Polresta Mojokerto Kompol Maryoko. menghadiri rapat koordinasi program Migor (Minyak goreng) Curah Rakyat Jawa – Bali bagian Timur, Selasa (24/5/2022).
Dalam rapat koordinasi (rakor) yang digelar secara luring itu dipimpin langsung oleh Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Memastikan dan Investasi (Menko Marves). Rapat hari ini merupakan sebuah langkah cepat yang diambil Luhut pasca penunjukannya oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.
Luhut diminta untuk membantu mengurai persoalan migor yang belakangan cukup pelik. Lebih spesifik, pihaknya diminta oleh presiden untuk memastikan kesediaan stok migor di tengah masyarakat tercukupi dan dengan harga yang sesuai ditetapkan pemerintah.
Pada forum tersebut, setiap gubernur yang mewakili memaparkan perkembangan pendistribusian migor curah di masing-masing daerahnya.
Gubernur Khofifah kebetulan berhalangan hadir yang diwakili Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Timur Wahid Wahyudi mengatakan “Ketersediaan minyak goreng curah sudah mencukupi, tapi beberapa wilayah masih di atas harga eceran tertinggi”, ucapnya.
Jumlah kebutuhan minyak goreng di Jawa Timur mencapai 34.558 ton tiap bulannya. Sejumlah distributor minyak curah sudah ditunjuk untuk dapat memenuhi jumlah tersebut.
Namun, tidak dipungkiri, saat dilakukan pendataan di pasar-pasar yang tersebar di Jawa Timur, terdapat pihak yang menjual migor curah tidak sesuai harga eceran yang ditetapkan. Sehingga, harga data-data migor di Jawa Timur hingga 23 Mei 2022, masih pada angka Rp 17.069. Sementara harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 15.500.
“Per 23 Mei, harga memang masih lebih tinggi dibanding harga eceran yang sudah ditetapkan. Tapi jika dibandingkan dengan di bulan April, sudah ada penurunan”, tuturnya.
Mendengar laporan tersebut, Luhut lantas meminta pihak Pemprov dan Polda Jatim untuk tidak lengah dalam menindaklanjuti kasus tersebut. “Ketersediaan sudah cukup. Berarti memang kuncinya di distribusi. Perlu pengawasan yang betul-betul. jangan ada permainan harga di pasar”, tegas Luhut.
Pihaknya bahkan meminta pihak polda untuk tidak segan melakukan penegakan hukum, jika memang ditemukan pihak-pihak yang bermain kotor dalam persoalan ini.
(Gon)
