Mojokerto (transversalmedia) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Mojokerto menggelar kegiatan reses atau menyerap aspirasi masyarakat yang ke II di tahun 2023. Kali ini kegiatan anggota Dewan H Sugiyanto SH yang dilaksanakan di Balai RT 5 RW 1 Jln Muria VI Perumahan Kedundung Indah (KDI) kecamatan Magersari, Kota Mojokerto.
Tampak hadir Ketua RW I KDI Hariyanto dan Ketua RT 5 RW 1 Yayak Rahmad serta peserta reses lainnya.
Ketua RW I KDI Haryanto mengungkapkan masyarakat RW 1 KDI perlu sentuhan pembangunan yang belum tercover di Pemerintahan Daerah kota Mojokerto, hampir 99 persen undang hadir ke tempat reses ini.
“Ada sebuah kanan kiri peningkatan jalan tapi di lingkungan kami belum tersentuh sama sekali. Saya harapkan bapak yang duduk di lembaga legislatif di komisi II, yang kami harap bapak bisa mengawal yang kami utarakan ini”, katanya. Sabtu (27/5/2023). Haryanto menyampaikan keinginan warga untuk dibuatkan Kanopi untuk tempat pertemuan.
Menanggapi usulan tersebut Sugiyanto mengatakan akan mengupayakan pembangunan kanopi kepada pihak terkait, “Saya lihat kanopi di pos itu kecil ya, saya bagi formulirnya karena pembangunan itu harus melibatkan masyarakat”, tanggapnya.
Ia pun menjelaskan proses pengelolaan dan pencairan APBD untuk pembangunan berbasis masyarakat, “Sumbernya dari musrenbang mulai kelurahan kecamatan dan kota, dan yang kedua Pokir anggota Dewan terus di konsolidasi dan dikelola di Bappeda, disana nanti disaring pertama pasti anggaran Pemerintah. Secara khusus saya mengapresiasi Wali Kota itu pintar cari anggaran”, ungkapnya.
Mantan pegawai Tjiwi Kimia ini juga mengungkapkan pembangunannya yang ada di kota Mojokerto banyak tidak menggunakan uang APBD, “Hal dicarikan Wali kota dengan mungkin melobi Kementerian dan sebagainya, tidak memakai dana APBD”, jelasnya.
Selanjutnya dari Ibu Win yang bertempat tinggal di jalan Muria Gang 6, ia mengatakan kesejahteraan para kader yang sampai saat ini honor sangat minim dan belum ada perubahan, karena segala kegiatannya cukup menguras tenaga, waktu, dan pikiran.
“Pengamatan saya dari para kader ketika kader posyandu demi memenuhi Gizi menunya ditentukan dari dinas kesehatan RT RW Kelurahan mana apa saja. Mohon kiranya sebagai wakil kita. Setiap penyelenggaraan posyandu pasti pusing harus aktif di lapangan dan tertib administrasi. Mohon kesejahteraan ibu kader disampaikan juga untuk ditingkatkan”, tuturnya.
“Insentifnya minim banget 100 ribu tapi kerjanya itu setengah mati dan insentif perlu adanya peningkatan”, sambungnya.
Menanggapi persoalan itu, akan mengupayakan peningkatan anggaran, “Saya menjabat sebagai Badan Anggaran (Banggar) nanti pasti saya sampaikan yang penting sehat dulu dan makmur”, pungkasnya.
(Adv/Gon)
