Mojokerto (transversalmedia) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mojokerto dari ketua komisi 4 Sopi’i menyayangkan adanya penyusutan anggaran untuk perbaikan gedung sekolah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Kabupaten Mojokerto. Hal itu alokasi bantuan bisa menghambat pembangunan gedung sekolah yang masih dalam keadaan rapuh dan juga kemajuan bidang pendidikan dinilai stagnan.
“Ada pemangkasan (DAK) ya kita merasa kecewa. Tapi, semuanya itu keputusan ada di pemerintah pusat yang memberikan bantuan untuk pemda melalui DAK itu”, katanya.
Ia pun menjelaskan, selama ini anggaran DAK fisik digelontorkan oleh pusat, diprioritaskan untuk membantu percepatan perbaikan sekolah yang rusak. Jika anggaran ini dipangkas, dampaknya akan lebih banyak lagi sekolah-sekolah rusak kian parah.
“Yang kita harapkan itu, bisa menyelesaikan sekolah-sekolah yang rusak. Tapi, dengan anggaran segitu, mau tidak mau, kita yang berada di daerah harus menganggarkan”, tuturnya.
Menurut dia, anggaran pendidikan di Kabupaten Mojokerto setiap tahun semakin bertambah besar. Sehingga, pihaknya mendesak pemda segera mengalokasikan tambahan anggaran. Itu agar bisa mencukupi anggaran pengganti DAK yang susut tersebut.
’’Tolong anggaran ini kalau bisa dipenuhi yang pemda, harus lebih banyak untuk menganggarkan itu (perbaikan sekolah). Karena kita tahu, pendidikan sebagai ujung tombak untuk membentuk generasi penerus bangsa”, jelasnya.
Politisi Demokrat ini menambahkan, ia juga meminta Bupati Mojokerto agar bijak mengalokasikan tambahan anggaran untuk pendidikan. Karena, alokasi anggaran untuk perbaikan gedung sekolah yang bersumber dari APBD 2023 bakal naik. Yakni, dari Rp 8 miliar tahun ini dan akan naik menjadi Rp 12 miliar.
”Kemarin, sebenarnya sudah ada kesepakatan waktu itu dari APBD sekitar Rp 12 miliar khusus untuk perbaikan sekolah rusak ya tahun besok itu. Tapi, kan disesuaikan dengan kemampuan APBD daerah. Dan insyaallah sesuai dengan usulan itu,” bebernya.
Lebih lanjut, Sopi’i mengungkapkan pihaknya berharap, perbaikan sekolah-sekolah rusak tetap menjadi prioritas. ’’Kita berharap, pembangunan sekolah rusak tetap diprioritaskan dan harus dituntaskan kalau diundur-undur malah semakin rusak,’’ tegasnya.
Sebelumnya, alokasi bantuan perbaikan sekolah rusak di kabupaten tahun 2023 mengalami penurunan. Anggaran DAK Fisik tersebut nilainya mengalami penurunan hingga separo lebih.
Sementara itu, Kabid Sarana Prasarana (Sarpras) Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Adi Mahendarto menyebutkan, penurunan anggaran sekaligus jumlah lembaga penerima DAK Fisik sekolah pada 2023 nanti. Kabupaten Mojokerto hanya mendapat plotting Rp 10 miliar dari pusat untuk perbaikan gedung sekolah rusak. ’’Memang ada pengurangan anggaran tahun depan”, ujarnya.
Penurunan ploting DAK ini, lantaran menyesuaikan rencana kebijakan pemerintah pusat berupa pengurangan dana DAK untuk perbaikan gedung sekolah rusak. Praktis, kuota penerima DAK sekolah pun berkurang drastis. Padahal, tahun ini DAK Fisik sekolah anggarannya mencapai Rp 30 miliar.
(Adv/Gon)
