Mojokerto (transversalmedia) – Dalam upaya meningkatkan manajemen produk domestik regional bruto (PDRB) serta pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Mojokerto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Kunjungan kerja yang dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari bersama Wakil Wali Kota Mojokerto Achmad Rizal Zakaria ini, diharapkan mampu membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Wabah Korona yang saat ini menjadi pandemi global usai diumumkan oleh World Health Organization (WHO) menjadi topik utama di penjuru dunia. Tidak terkecuali di Indonesia yang diketahui mulai menyebar sejak awal Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, angka kasus positif Covid-19 terus mengalami lonjakan setiap harinya. Pemerintah Indonesia berupaya menyiapkan beragam langkah dan kebijakan untuk menangani dan mencegah meluasnya penyebaran Covid-19.
Pemerintah mengambil kebijakan-kebijakan berupa, mempersiapkan sarana kesehatan rumah sakit rujukan, menerbitkan Keputusan Presiden tentang kedaruratan kesehatan masyarakat termasuk di dalamnya adalah menetapkan gugus tugas percepatan penanganan covid-19, pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), refocusing dan realokasi anggaran untuk penanggulangan baik di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan untuk mitigasi ekonomi.
Pandemi covid-19 telah memukul banyak sektor usaha pada roda perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang positif saat pandemi, pastinya didukung oleh kebijakan pencegahan dan penanggulangan dampak Covid-19 yang tepat dan strategis oleh pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang berdampak langsung terhadap masyarakat adalah menjamin ketersedian pangan melalui program diversifikasi produk dan konsumsi terutama bahan baku sagu dan ubi sebagai bahan pangan utama.
“Kami Pemerintah Kota Mojokerto ingin melakukan studi banding ke kota dan kabupaten di Provinsi Papua Barat yang cukup menarik dalam meningkatkan perekonomiannya. Ada Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat, yang akan kami datangi untuk mendapatkan informasi terkait penanggulangan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada sektor peningkatan ketahanan pangan, pemulihan dan start up industri kecil dan menengah sekaligus pemulihan pariwisata,” jelas Ning Ita, sapaan akrab walikota.
Kunjungan kerja yang dilakukan oleh Ning Ita tersebut, diharapkan dapat melihat lebih dekat kondisi penanganan pada sektor kesehatan, perdagangan, investasi dan perizinan, industri kecil dan menengah serta lingkungan hidup dan pariwisata yang menjadi unggulan dari Pemerintah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat. Sehingga, dapat memperkaya informasi sekaligus perbandingan dalam proses perumusan kebijakan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi daerah
“Pemerintah daerah melalui Tim Pencegahan tersebut berupaya mengembalikan rasa aman kepada masyarakat untuk kembali beraktivitas di luar sebagai sarana pergerakan ekonomi, baik di bidang perdagangan maupun pariwisata. Saat ini sektor pariwisata di wilayah Kota Sorong dan Kabupaten Raja Ampat diyakini sebagai salah satu sumber potensial yang dapat dioptimalkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat karena banyak spot-spot atau lokus yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, baik lokal, domestik maupun mancanegara,” tandasnya.
Seperti yang diketahui, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus dibandingkan dengan provinsi lainnya selama pandemi Covid-19 berlangsung. Tercatat, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua sebesar 4,52 persen sedangkan untuk Provinsi Papua Barat tercatat 0,53 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga, jatuh pada wilayah Sulawesi Tengah. Namun, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah berada pada angka minus 0,06 persen.
Sementara itu, tiga daerah yang mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama pandemi Covid-19 adalah Bali, Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Bali berada di peringkat pertama dengan angka minus 10,98 persen. Angka tersebut muncul karena hancurnya pariwisata Bali akibat pandemi. Disusul berturut-turut DKI Jakarta dengan angka minus 8,22 persen dan Yogyakarta dengan nilai minus 6,74 persen.
Untuk itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada rapat terbatas secara daring dengan para gubernur dari Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2020) lalu, mengatakan kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat belanja APBD provinsi. Ia juga mengingatkan bahwa sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah serta menjaga kelangsungan daya beli dan konsumsi rumah tangga masyarakatnya.
(Adv/Ry)
