Mojokerto (transversalmedia) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. Dengan kinerja yang berdemokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dalam bidang pembangunan. Selasa (29/3/2022) pagi.
Bupati Mojokerto Ikfina Fatmawati menyampaikan sambutannya dengan langkah kebijakannya turut serta mencanangkan arah kebijakan pembangunan daerah yakni, dengan melakukan pemulihan dan pengembangan perekonomian daerah dengan pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel bersih dan transparan dengan dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan.
“Prioritas yang utama kita melakukan pemulihan ekonomi, sebagai pemulihan dari berbagai dampak Covid-19 yang ini ditunjang dengan pemerataan dan penguatan Insfratruktur di segala bidang”, katanya saat di Pendopo Graha Maja Tama, Pemkab Mojokerto.
Orang nomor satu di tubuh Pemkab Mojokerto ini, mengatakan dalam program prioritas pembangunannya tahun 2023 ini, tidak hanya berupaya pada pengembalian ekonomi saja, tetapi ia juga berupaya bagaimana ekonomi tetap tumbuh.
“Situasi saat ini semuanya dalam masalah, tidak hanya di negara kita melainkan global, maka di tahun anggaran 2023 ini kita benar-benar harus fokus dengan dibarengi pemetaan yang jelas, sehingga nanti intervensinya juga fokus”, jelasnya.
Menurut pemetaan yang sudah ada saat ini, yang menjadi prioritas saat ini adalah produk UMKM, karena produk UMKM yang berada di Kabupaten Mojokerto memiliki pangsa pasar yang jelas.
“Seperti arahan presiden, kita akan menggunakan produk dalam negeri, otomatis yang kita prioritaskan adalah produk dari UMKM di Kabupaten Mojokerto. Jadi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa, kemudian sesuai peraturan yang berlaku, UMKM yang bisa mendukung harus segera mendapatkan berbagai legalitas sebagai pemenuhan terhadap pembelanjaan barang dan jasa”, jelasnya.
Selain UMKM, Ikfina menilai sektor wisata juga menjadi prioritas pemulihan ekonomi, karena memiliki pangsa pasar yang sangat bagus.
“Kita akan bekerjasama dan mengintensifkan kerjasama dengan berbagai pihak, karena wisata di Kabupaten Mojokerto adalah wisata yang tidak bisa dikelola sendiri, seperti halnya dengan BPCB, Perhutani, dan pihak-pihak lain untuk bagaimana kita menampilkan dan mengelola, termasuk juga melibatkan wisata-wisata desa yang berkembang saat ini dan akan berkembang dikemudian hari, ini akan menjadi pangsa pasar yang akan bisa menggerakkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Masih kata Bupati, capaian pembangunan makro sosial ekonomi Kabupaten Mojokerto sampai dengan tahun 2021. Diantaranya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mojokerto yang mengalami peningkatan sebesar 4,12 persen setelah sebelumnya pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 1,11 persen.
(Adv/Gon)
