Mojokerto (transversalmedia) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto belum lama ini mengadakan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPRD Kota Mojokerto pada Rabu (11/11/2026). Agenda utama pertemuan ini adalah membahas penyelarasan regulasi daerah menyusul berlakunya KUHP Nasional serta UU Penyesuaian Pidana.
Forum ini diselenggarakan guna memastikan seluruh produk hukum daerah—baik Peraturan Daerah (Perda) yang sudah berjalan maupun rancangan aturan baru—tetap sejalan dengan perundang-undangan di tingkat yang lebih tinggi.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyampaikan bahwa penyesuaian aturan ini sangat krusial agar tidak muncul pertentangan norma ataupun kebingungan saat diterapkan di tengah masyarakat.
Lebih lanjut, Ery merinci ada tiga poin penting yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut. Poin pertama berkaitan dengan upaya mewujudkan harmonisasi serta kepastian hukum, khususnya penyesuaian sanksi baik pidana maupun administratif dalam Perda. Poin kedua adalah memperkuat sinergi dan kemitraan antara legislatif dan korps Adhyaksa. Terakhir, fokus diarahkan pada penyusunan regulasi yang mengutamakan rasa keadilan dan kemanfaatan publik.
“Jangan sampai ada pasal dalam produk kita yang batal demi hukum atau menimbulkan multitafsir di lapangan,” tegas Ery.
Sebagai langkah konkret pasca-FGD, pihak legislatif berencana menggandeng Bagian Hukum Pemkot Mojokerto. Kolaborasi ini bertujuan untuk mendata ulang seluruh Perda aktif sekaligus memetakan pasal-pasal mana saja yang memerlukan revisi.
Di samping urusan harmonisasi regulasi, DPRD juga mendesak adanya penambahan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkup Pemkot Mojokerto. Kehadiran PPNS dinilai mendesak demi mengoptimalkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap Perda yang telah disahkan.
Di sisi lain, Kepala Kejari Kota Mojokerto, Nurul Anwar, memaparkan bahwa penyesuaian Perda ini merupakan implikasi langsung dari disahkannya UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang resmi berlaku sejak 2 Januari 2026, serta UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Nurul menambahkan, KUHP Nasional membawa semangat pembaruan hukum yang meliputi unsur dekolonialisasi, unifikasi, serta demokratisasi. Transformasi ini menjadi tonggak beralihnya sistem hukum kolonial menuju sistem hukum nasional yang bersendikan Pancasila, UUD 1945, serta nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
“Setiap Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Karena itu, ketentuan pidana di dalamnya harus menyesuaikan dengan KUHP Nasional sebagai undang-undang induk hukum pidana kita,” ungkap Nurul.
Salah satu poin krusial yang disoroti dalam proses penyesuaian ini adalah penghapusan istilah pidana kurungan pada sanksi pelanggaran Perda. Aturan yang sebelumnya memuat ancaman kurungan kini harus dikonversi menjadi sanksi denda berdasarkan kategori yang telah diatur dalam UU Penyesuaian Pidana.
“Ketentuan yang sebelumnya mengatur ancaman kurungan harus disesuaikan menjadi pidana denda berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana,” pungkasnya.
Melalui sinergi lewat FGD ini, DPRD dan Kejari Kota Mojokerto optimistis proses penyesuaian hukum daerah dapat berjalan lancar. Harapannya, produk hukum yang dihasilkan memiliki kepastian yang kuat, aplikatif di lapangan, serta benar-benar memberikan manfaat nyata bagi warga Kota Mojokerto.
(Adv/Gon)
