Mojokerto (transversalmedia) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto mendesak Dinas Pendidikan setempat untuk memperketat pengawasan serta memberikan pendampingan intensif terhadap pelaksanaan proyek revitalisasi sekolah. Langkah preventif ini dinilai krusial guna mencegah potensi penyimpangan serta melindungi pihak sekolah dari masalah hukum di kemudian hari.
Pesan tegas tersebut mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang mempertemukan Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto dengan Aliansi Peduli Pendidikan Indonesia (APPI), Dinas Pendidikan, dan pihak Inspektorat, Kamis (12/11/2026). Rapat yang dihelat di gedung dewan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Agus Fauzan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua APPI Mojokerto, Kasiono, membeberkan sejumlah temuan di lapangan. Berdasarkan investigasi pihaknya, pelaksanaan revitalisasi sekolah yang dikerjakan secara swakelola itu terindikasi belum sepenuhnya sesuai dengan standar teknis yang diharapkan.
“Tujuan kami datang dan berdialog agar temuan ini segera ditindaklanjuti. Kami tentu tidak ingin para kepala sekolah nantinya tersandung masalah hukum hanya karena minimnya pendampingan dari instansi berwenang,” ujar Kasiono.
Menanggapi laporan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Mojokerto, Ainur Rosyid, mendorong Dinas Pendidikan agar tidak sekadar memantau dari meja kerja. Menurutnya, pengawasan wajib dibarengi dengan peninjauan langsung ke lapangan.
Meski menyadari bahwa anggaran dan kewenangan program ini berasal dari pusat serta dikelola mandiri oleh masing-masing kepala sekolah, Politikus Fraksi PPP ini menilai peran aktif pemerintah daerah tetap dibutuhkan sebagai bentuk mitigasi risiko.
Pandangan serupa disampaikan oleh Ketua Komisi IV, Agus Fauzan. Ia mengingatkan bahwa pengawasan harus dilakukan secara kolektif dan berkelanjutan, mengingat program revitalisasi sekolah ini merupakan agenda nasional jangka panjang yang dirancang hingga tahun 2028.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Amzar Siregar, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima arahan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta sebelum program ini digulirkan. Ia menyebutkan, revitalisasi sekolah merupakan salah satu program prioritas Presiden dengan skala masif, mulai dari target 11 ribu, 41 ribu, hingga puncaknya mencapai 60 ribu sekolah secara nasional.
Amzar menegaskan, meski dana bersumber langsung dari Kemendikdasmen dan langsung diterima oleh lembaga pendidikan, Dinas Pendidikan kabupaten/kota tetap memikul tanggung jawab moral untuk mengawal kelancarannya di daerah.
Pihaknya pun mengapresiasi kepedulian serta peran aktif APPI yang selama ini konsisten mengawasi dunia pendidikan di Mojokerto. Seluruh masukan dan temuan di lapangan, kata Amzar, akan dijadikan bahan evaluasi penting untuk memperkuat fungsi pengawasan ke depan.
(Adv/Gon)
