Mojokerto (transversalmedia) – Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto, Ayni Zuhro, menyampaikan pesan kepada Bupati Mojokerto, Yang mana pesan ini disampaikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2025–2029 di Pendopo Kabupaten Mojokerto.
“Kami dari DPRD Kabupaten Mojokerto mengawali penyampaian pokok-pokok pikiran DPRD Mojokerto ini atas rancangan RPJMD tahun 2025-2029”, katanya.
Dikatakan, Musrenbang RPJMD kabupaten Mojokerto tahun 2025- 2029 ini cukup strategis, yang mana momentum penyelenggaraan musrembang ini menemukan split tersendiri khususnya menjelang peringatan hari jadi Kabupaten Mojokerto yang ke 732 tahun.
“Secara pribadi maupun sebagai ketua DPRD Mojokerto mengajak agar momentum hari jadi Mojokerto ke 732 tahun ini, untuk memperkuat kebersatuan dan Sinergi kita dalam menjalankan roda Pembangunan Daerah menuju Kabupaten Mojokerto yang semakin maju, adil, dan makmur”, jelasnya.
Dengan mewakili lembaga DPRD Kabupaten Mojokerto, mengapresiasi atas telah tersusunnya rancangan RPJMD 2025-2029 ini dan pokok-pokok pikiran DPRD Mojokerto tentu tidak terlepas dari upaya bersama. Untuk menjaga kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebermaknaan dokumen RPJMD nantinya, bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mojokerto untuk itu setidaknya ada 5 syarat minimal, agar rancangan RPJMD ini akurat dan mematuhi sebagai dokumen perencanaan pembangunan Mojokerto untuk 5 tahun ke depan.
Pedoman mengimplementasikan :
- janji politik kepala daerah wakil kepala daerah.
- Strategi pembangunan daerah
- Kebijakan keuangan daerah
- Perencanaan strategis daerah (renstra-pd)
- Evaluasi kinerja pemerintah daerah
“Dalam perspektif kelima idealis tersebut maka fungsi pertama RPJMD adalah untuk mendukung implementasi komitmen politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka salah satu komitmen politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang jelas didukung sepenuhnya oleh DPRD, adalah pembangunan pusat pemerintahan baru dari wilayah kota Mojokerto. Yang sekarang kita hadir ini masih wilayah kota Mojokerto ke wilayah kabupaten Mojokerto karena hanya Kabupaten Mojokerto yang wilayah kota Pemerintahannya itu berada di kota yang lain jadi Indonesia sudah selesai dan berada di Kabupaten nah ini kami sangat mendukung sekali untuk bisa dirampungkan pada saat 5 tahun kedepan ini”, tegasnya.
Hal ini tentu saja konsisten dengan peraturan daerah kabupaten Mojokerto, nomor 9 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Mojokerto 2012-2032. “Yang insya Allah ini juga akan segera selesai tentang perubahan RT RW yang sekarang masih ada dievaluasi gubernur”, ungkapnya.
Ia berharap betul-betul bahwa mulai secepatnya dilaksanakan untuk pilihan ibukota kabupaten, ini harus benar-benar tepat yang tentunya harus ada visibilitas tadi juga yang tepat dan akurat. Pada pembahasan RTRW di DPRD ada tiga usulan lokasi untuk pemerintah, meliputi Pacet, Sooko, dan Mojosari.
“Karena wilayah kita mulai ujung terawas sampai dengan dawar itu butuh Ibukota yang memang benar-benar pantas tepat untuk kita jadikan Ibukota yang”, tuturnya.
Politisi PKB ini, berpesan dibawah kepemimpinan Muhammad Albarraa bisa mewujudkan ibukota kabupaten untuk Kabupaten Mojokerto komitmen bisa relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto, tentu saja membutuhkan kolaborasi sumber daya maupun penganggaran yang tidak sedikit dari fase perencanaan sampai dengan implementasi nantinya dalam kerangka komitmen kemitraan antara DPRD dengan pemerintah Kabupaten Mojokerto.
“Kami sangat berharap di dalam RPJMD 2025-2029 ini telah mencantumkan rumusan tahapan kebijakan menuju realisasi relokasi pusat pemerintahan Kabupaten Mojokerto termasuk tentu di dalamnya secara eksplisit menunjukkan dimana tata kelola kelompok daerah nantinya dapat dibayar gunakan untuk setiap tahun mewujudkan Tahap demi tahap pemindahan ibukota kabupaten”, pungkasnya.
(Adv/Gon)
